Al Amin Nasution: Fenomena antara Kehormatan dan Budaya Minta-minta

Belum lagi reda kasus antara kritik pedas Gosip Jalanan oleh grup musik Slank yang memerahkan kuping pejabat DPR, satu lagi kasus dugaan korupsi muncul atas nama Al Amin Nasution. Suami pedangdut Kristina ini tersangkut kasus dugaan suap pengalihfungsian hutan lindung Bintan setelah ditangkap di hotel Ritz Carlton beberapa hari lalu.

Menarik, untuk mempertanyakan: Untuk apakah Badan Kehormatan DPR dibentuk? Bila Badan Kehormatan DPR berfungsi untuk menjaga KEHORMATAN lembaga DPR berikut orang-orangnya, sudah seharusnya apabila BK DPR menyikapi segala kritik dan saran dari masyarakat dengan arif, bijak, dan sigap, bagaimanapun bentuknya. Meradangnya Ketua BK Gayus Lumbuun dalam berbagai media menyiratkan bahwa BK hanya ingin dikritik secara super halus, dan tugasnya sebagai Ketua BK DPR semata-mata menjunjung tinggi kehormatan DPR dengan cara menyanggah, menyangkal, dan menangkal setiap isu, berita, atau kritik negatif atas DPR.

Lebih menarik lagi untuk mencermati mengapa banyak sekali pejabat negara ini yang tersangkut kasus suap. Kasus suap mestinya muncul apabila ada PERMINTAAN atau PENAWARAN. Menilik opsi pertama, bukan rahasia umum bila dalam setiap ‘bisnis’ negara banyak pejabat yang MEMINTA imbalan baik terang-terangan maupun tersurat.

Padahal penghasilan dan tunjangan anggota DPR jauh lebih besar daripada penghasilan masyarakat menengah Indonesia rata-rata. Belum lagi mereka sering MEMINTA tunjangan-tunjangan yang lain, baik mobil, laptop, seragam dinas, yang acapkali angkanya muskil untuk diterima dengan lapang dada oleh rakyat Indonesia yang belum terbebas dari kemiskinan. Kelakuan MINTA-MINTA mereka bak pengemis lebih acap lagi diarahkan ke pengusaha-pengusaha dalam bentuk uang pelicin atau uang dukungan. Seolah mereka begitu haus akan materi, seolah mereka hidup dalam kemelaratan yang sangat menyedihkan.

Bila anggota Dewan yang Terhormat ini bermental MINTA-MINTA seperti pengemis, menodong dan merampok investor dan uang rakyat lewat korupsi, susah sekali bagi rakyat untuk MENGHORMATI anggota dewan ini. Dengan demikian, tidak usah repot-repot membuat BADAN KEHORMATAN DPR untuk melestarikan KEHORMATAN DPR yang sudah luntur ini, apabila keberadaan BK DPR ini hanya untuk menampik dan mendebat kusir segala tudingan yang merendahkan lembaga DPR, seperti yang sudah tersirat lewat kelakuan Gayus Lumbuun beberapa hari kemarin.

Lebih gila lagi, hari ini Gayus Lumbuun melarang grup Slank untuk tidak menyanyikan lagi Gosip Jalanan di depan umum, atau akan mengajukan mereka ke meja hijau. Sungguh buruk muka cermin dibelah! Arogansi BK DPR untuk mempertahankan kehormatannya dengan cara menampik semua hal negatif yang ada pada dirinya dan memberangus mereka yang melihat citra negatifnya benar-benar memuakkan hati.

Seharusnya BK DPR berfungsi seperti Provoos Polisi Militer, yang tidak segan-segan menindak anggotanya yang melawan prosedur dan melanggar hukum. BK DPR dapat menahan diri untuk tidak mendebat kusir setiap kritik yang masuk, dan bertindak lebih kongkret dengan mengusut kasus yang menyangkut anggotanya, merekomendasikan recall bagi mereka yang melanggar hukum.

Lihatlah kasus Al Amin Nasution. Indahnya nama dan mulianya nama pekerjaannya dinodai bukan oleh grup musik Slank, tetapi oleh tindakannya sendiri yang tidak terpuji. Yang mencoreng mukanya dan muka DPR bukanlah Kaka dkk, tetapi setiap anggota DPR yang telah melakukan tindakan yang memalukan. Slank tidak merendahkan, mereka hanya berbicara fakta bahwa moral DPR sudah rendah – yang secara implisit juga menyatakan perlunya tindakan untuk mengembalikan ke kondisi yang sebenarnya. Tapi ini ditanggapi salah.

Tampak sekali Gayus lebih memilih cara yang salah dalam menyelesaikan masalah. Melarang atas nama kekuasaan – benar-benar sebuah cara warisan Orde Baru (yang jelas tersirat dari usianya pula). Membungkam demokrasi. Membungkus diri dalam wadah sok suci dan tak bercela. Tidak bijak, sekalipun telah berusia tua.

Memang usia bukan tolok ukur kebijakan. Seharusnya Gayus lebih berpedoman pada pepatah sepandai-pandainya menutupi bangkai, baunya menguar juga. Gayus tidak seharusnya membungkus bangkai, tetapi lebih kepada membuang dan mengubur bangkai agar Indonesia – lebih khusus lagi lembaga DPR tidak bau bangkai.

Gimana mau terhormat kalau bau bangkai ??? Gimana terhormat kalau mengemis ?