Parpol Jam Karet, Parpol Amburadul, Parpol Birokrat, dan Parpol Ganda Mendaftar Caleg ke KPU

Meski sudah diberikan deadline tegas oleh KPU/KPUD, masih banyak parpol yang mendaftarkan calegnya di menit-menit akhir, bahkan ada juga yang terlambat. Ada yang berkesan sekedarnya, karena hanya memberikan daftar caleg tanpa memberi kelengkapan administrasi yang diminta KPU. Fenomena ini tampak di berbagai daerah di seluruh Indonesia secara merata.

Carut-marut pendaftaran caleg di daerah oleh parpol masih dimeriahkan pula oleh beberapa parpol yang mendaftarkan calegnya di bawah kepengurusan ganda. Terkait dengan ini KPU akan merujuk kepada Pengadilan Negeri untuk menentukan kepengurusan yang memiliki legitimasi. Memahkotai ‘penderitaan’ KPU, Garda Bangsa melakukan unjuk rasa meminta agar KPU tidak menerima pendaftaran PKB kubu Muhaimin. PKB, yang menjadi keprihatinan politik saat ini, memang sudah ricuh sejak awal.

Masih banyaknya parpol jam karet dan parpol yang tidak tertib administrasi menunjukkan budaya parpol yang bersangkutan tidak tertib hukum dan birokrasi yang berbelit-belit. Ada pula parpol yang berkelit dengan jawaban sengaja mendaftar di detik-detik akhir karena menyesuaikan diri dengan nomor urut parpol. Ada-ada saja. Pendaftaran ganda oleh beberapa parpol juga menunjukkan betapa mendirikan parpol dan ikut dalam pemilu adalah ‘cita-cita‘ dan ambisi tertentu, dan harus diraih apapun harga yang harus dibayar. Apa lagi cita-citanya kalau bukan kekuasaan dan uang (haram?). Tentu pastinya hanya satu kepengurusan yang sah, tetapi kok ya si pesaing tetap nekat melangkah tanpa mengindahkan ketetapan hukum dan etika.

Mestinya masyarakat mulai melek politik dan tidak memilih parpol-parpol semacam ini. Ini baru sebatas parpol yang masih dibawah pengawasan sebuah institusi formal, dengan deadline, sudah berani ‘main-main’ dengan pendaftaran caleg. Bagaimana nanti kalau parpol yang bersangkutan berkuasa di legislatif? Tanpa deadline formal pula.

• Apakah isu-isu ekonomi sosial hanya akan di-jamkaret-kan dan kacaunya administrasi akan menyulitkan aspirasi rakyat tersalurkan?
• Bagaimana dengan protokol birokrasi yang harus dihadapi rakyat dalam pemerintahan mereka?
• Apakah jeritan rakyat hanya akan dikilahi oleh silat lidah diplomatik, persis seperti yang bilang ’sengaja terlambat karena menyesuaikan dengan nomor urut parpol’?
• Apakah mereka bisa bekerja optimal?
• Apakah calegnya tidak menjadi arogan ketika sudah duduk di DPR/DPRD dengan mengabaikan tertib administrasi dan prosedur hukum atas nama kekuasaan?
• Apakah caleg-caleg mereka nantinya mengutamakan rakyat dan tidak sibuk bertarung baik secara fisik maupun argumentasi emosional di ruang sidang demi kepentingan pribadi? Seperti kata Gus Dur ketika menjabat presiden dulu, “DPR kok seperti anak kecil …“

Walahualam. Masih banyak kok parpol lain yang tertib hukum dan administrasi sejak awal pendaftaran.

My Mom says: *** Bertanggung jawab dalam hal-hal kecil, menunjukkan pertanggungjawaban di hal-hal besar ***