Beberapa tahun setelah peristiwa Bom Bali II di tahun 2004, saya pernah menulis email terbuka kepada beberapa akademisi, forum, media massa, dan beberapa situs resmi yang terkait dalam upaya pemberantasan terorisme. Isi email itu adalah mempertanyakan, bagaimana ‘nasib’ keluarga dan orang-orang dekat (baca: teman dan tetangga satu kampung) dari teroris yang telah berhasil dibekuk polisi.

Saya tidak menulis dalam rangka bersimpati pada mereka. Saya menulis tentang bahaya laten terorisme dan radikalisme yang kemungkinan besar ‘ditinggalkan’ oleh sang ayah yang tertangkap. Seorang pria yang sekaligus seorang ayah tentu akan memimpin keluarganya dengan cara pandangnya. Bila ia memiliki ideologi yang ekstrim, besar kemungkinan bahwa istri dan anak-anaknya hidup dalam kubangan teori yang sama.

Hal ini kemudian terbukti melalui Amrozi cs. Seperti yang kita ketahui, sebelum dieksekusi, Amrozi, Muklas dan Imam Samudra tak henti-hentinya berpesan kepada istri-istri dan anak-anaknya tentang melanjutkan upaya ‘jihad’ ala mereka. Ketika dimakamkan kita dapat melihat sejumlah besar massa pendukungnya. Sebagian besar dari massa pendukung ini adalah tetangga dan orang di kampungnya.

Calon Teroris Baru yang lebih Potensial daripada Teroris aslinya

Saya melihat bahaya laten dari anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan ekstrim. Ketika besar dan berideologi sama, seorang anak dari Imam Samudra misalnya bisa memiliki motif yang sama melakukan teror (anti Amerika, berperang sebagai ‘mujahid’ dalam pandangannya sendiri), ditambah lagi dia memiliki seorang Patron yang dekat (ayahnya), dan rasa dendam (kepada siapapun yang memerangi ayahnya). Motif ini sangat kuat sekali, bahkan lebih kuat daripada sang ayah. Kondisi ini bahkan lebih vulnerable, lebih rentan dikorupsi dan dimanipulasi oleh sindikat teroris yang lebih besar lagi.

Kekhawatiran yang sama juga berlaku bagi istri yang ditinggalkan. Peran ibu yang tidak menjelaskan perilaku salah ayahnya kepada anak-anaknya dan bahkan mungkin mendorong anak-anaknya untuk berbuat serupa sungguh sangat berbahaya.

Demikian pula dengan komunitas di kampungnya. Sudah pasti orang-orang ini akan sholat bersama, berkumpul bersama, dan bertukar pikiran. Radikalisme mayoritas ini justru akan menggalang perkuatan pikiran (mind emphasizing) yang sulit sekali diberantas.

Upaya baru melawan Terorisme: Psikologi.

Sama seperti psikologi disalahgunakan oleh Noordin M. Top untuk ‘membengkokkan’ pemahaman orang-orang awam hingga mereka siap menjadi ‘pengantin’ bom bunuh diri, saya juga pernah menyarankan agar psikolog ikut terlibat dalam upaya memerangi terorisme.

Untunglah kini upaya-upaya yang sama tengah gencar dilakukan. Setahu saya psikolog Margudi W.P. dan bahkan kini Dr. Sarlito Wirawan juga ikut melibatkan diri dalam membina antek teroris yang divonis penjara. Beberapa pondok pesantren juga ikut melibatkan diri, bekerjasama dengan para psikolog mereka meluruskan kembali pemahaman yang sudah kadung keliru dianut.

Melalui blog ini saya menyerukan sekali lagi kepada semua pihak yang telah menceburkan diri dalam memerangi terorisme melalui soft-action ini untuk juga memperhatikan dan membina keluarga yang ditinggalkan.

Negara dapat memfasilitasi keluarga yang ditinggalkan untuk direlokasi dari sisi dana. Tindakan persuasif maupun koersif dapat dilakukan untuk memindahkan mereka dari kampung asal demi memutus mereka dengan komunitasnya. Pendampingan oleh lembaga atau yayasan dengan pendekatan psikologis dan agama perlu mutlak dilakukan agar keluarga ini menjadi netral. Pemberian identitas baru juga membantu agar komunitas yang baru tidak mengenali mereka dan mencap mereka sebagai keluarga teroris.

Pihak ponpes dan tokoh agama perlu memperhatikan daerah-daerah kantong radikalisme dan memberikan dakwah secara kontinyu mengenai ajaran-ajaran yang benar. Dengan kerjasama dari semua pihak, para kiai pesantren, psikolog, kepolisian, intelijen, dan masyarakat, niscaya pelan-pelan akar-akar dari terorisme dapat diredam pertumbuhannya.

Setelah mengikuti perkembangan di media massa selama beberapa hari, saya mulai memikirkan kerangka skenario: “Bagaimana caranya seorang aktor intelektual menjebak Antasari”. Metode kriminal ‘intelijen’ biasanya melibatkan multi-agen, dimana agen yang satu dengan yang lain tidak saling mengenal, atau mengenal tetapi diarahkan dalam kerangka skenario tertentu.

Mungkinkah Nasrudin adalah ‘key agent’ yang memang dirancang expendable untuk memutus rantai konspirasi? Bila iya, maka biasanya key agent terlibat dalam skenario utama (menjebak Antasari) dengan atau tanpa disadari karena key agent memiliki motif individu terhadap target, dimana dalam misinya selaras dengan kehendak konspirator.

Bila memang iya, maka kira-kira inilah yang terjadi menurut salah satu versi saya.
1. Mr. X atau kelompok X – yang selanjutnya saya sebut sebagai X saja adalah otak utama skenario besar pembunuhan Nasrudin dan plot untuk menggulingkan Antasari. X ini bisa jadi adalah pelaku korupsi yang cukup besar di Indonesia. Bukan tidak mungkin bahwa X adalah kelompok koruptor berjamaah yang cukup punya jabatan atau nama besar yang harus dipertaruhkan agar tidak terekspos luas.

2. Posisi X – seharusnya berada cukup dekat dengan Nasrudin. X bisa saja gabungan dari beberapa pejabat BUMN yang dipimpin Nasrudin, atau mantan direktur BUMN tersebut, atau beberapa pejabat penting yang terlibat dalam sindikasi korupsi BUMN itu.

3. X – merasa takut korupsinya terbongkar oleh Antasari dengan Nasrudin yang dijadikan saksi.

Sampai disini saya memiliki dua macam versi.
a. X memanipulasi kedekatan Antasari – Nasrudin terutama dengan fokus Rani. Situasi yang dimainkan oleh X cukup memancing kesalahpahaman antara Antasari dan Nasrudin hingga Nasrudin gerah dan mengancam akan membeberkan skandal Antasari. Setelah itu, X memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan rantai pembunuhan Nasrudin melalui agen-agen tertentu.

b. Nasrudin sebetulnya juga terlibat dalam skandal korupsi ini, hanya saja dia saat itu baru menjadi saksi. Ketika pembongkaran kasus mulai mendekatinya, X dan Nasrudin menjebak Antasari dengan menggunakan Rani untuk mendekati Antasari. Antasari merasa takut akan gangguan ini, maka dia minta perlindungan ke Kapolri. Nasrudin melakukan ini untuk menyelamatkan dirinya – tetapi malang, tanpa disadarinya kelompok X merancang pembunuhan atas dirinya untuk menggulingkan Antasari dan menutup jejaknya. Bisa jadi, Nasrudin adalah titik awal penyebab terciumnya korupsi di BUMN tersebut, itulah mengapa dia disingkirkan.

4. Ada orang yang berada di antara rantai Antasari (yang diduga sebagai otak) dan kelompok teknis eksekutor. Antara SHW dan WW bisa saja bertindak sebagai agen ‘deceptor‘ – atau pengalihan perhatian. Agen ini mengaku bahwa salah satu rantainya bersumber dari Antasari, dan biasanya adalah yang posisinya paling tidak membahayakan. Menurut kecenderungan saya, seharusnya polisi lebih aktif menilik hubungan antara Antasari dan SHW, karena dalam rantai ini SHW yang perannya paling jauh dari ‘instruksi membunuh’. SHW ‘hanya’ bertindak sebagai penyandang dana. Instruktor yang sebenarnya kepada WW bisa saja bukan dari SHW.

5. Agen deceptor biasanya dijanjikan ‘perlindungan’ oleh anggota kelompok X yang masih aktif berwenang, dalam artian dia dijanjikan untuk tidak dihukum seberat-beratnya. Ini mirip dengan kasus Munir, dimana Polycarpus bisa disebut sebagai kunci, tetapi ‘tidak terbukti’ dan kalaupun terbukti hukuman yang dijatuhkan relatif ‘ringan’.

Dari seluruh tulisan ini, secara pribadi saya lebih memilih skenario 3b sebagai salah satu varian yang paling masuk akal dalam kerangka berpikir bagaimana Antasari terjebak.

Keganjilan pengusutan kasus Antasari semakin kuat saja. Setelah pagi ini diperiksa polisi, Antasari resmi dinyatakan tersangka oleh kepolisian. Tetapi ada hal-hal yang aneh seharian ini.

1. Kejaksaan mengumumkan status Antasari sebagai tersangka lebih dahulu daripada kepolisian. Ini aneh, karena kejaksaan tidak mempunyai kewenangan terhadap pengumuman status seorang tersangka. Kejaksaan telah melanggar wewenang kepolisian, dan tampak kejaksaan ‘antusias’ sekali dalam menyatakan Antasari sebagai tersangka.

2. Selang beberapa jam setelah dinyatakan resmi sebagai tersangka, TransTV malam hari menayangkan kisah Antasari dan kasus Nasrudin. Disitu lengkap digambarkan diagram struktur kerja mulai otak pelaku dan eksekutor. Padahal, kepolisian masih menyidik kasus ini. Belum pasti pula posisi Antasari pada rantai diagram kerja yang digambarkan TransTV. Pendapat saya, ini memang mungkin suatu konspirasi besar yang melibatkan suap aparat-aparat penegak hukum, pembunuh bayaran, dan lebih buruk lagi … media massa ??? Betapa tidak, sejak awal berita di televisi sudah mengarahkan opini publik bahwa Antasari adalah otak pelaku pembunuhan. Asas praduga tak bersalah sama sekali tidak dijunjung. Hari ini saya sengaja melihat beberapa koran di Indonesia secara simultan dan yang mengejutkan justru di koran daerah berita ini dikupas secara netral. Beberapa koran lain (dan bahkan televisi) begitu getol membuat pemberitaan yang mengarahkan pendapat publik bahwa benar memang Antasari yang menjadi dalang intelektual kasus ini.

3. Blog Rani diungkap dengan getol di TV. Teman-teman Rani diwawancarai. Kesan dari interview menunjukkan Rani bukan orang yang gaul. Tertutup dan berkesan ‘aneh’. Tapi, blognya ada dan dari tayangan sekilas berkesan sangat ekstrovert menjelaskan tentang dirinya. Lebih aneh lagi, karena biasanya orang menulis tentang dirinya di friendster, facebook, dan sejenisnya. Buah pikir dan karya tulis dipublish di blogspot, wordpress, dsb. Adalah modus operandi yang minor untuk menuliskan ‘tentang saya’ di blogspot. Apakah blog ini otentik milik Rani? Sangat dipertanyakan. Toh, media massa tidak peduli. Seolah melupakan rakyat yang kritis, media terus saja membuat versi mereka sendiri.

4. Isi dari blog Rani hanya ditulis pada satu masa, yaitu November 2008. Mungkin bisa menjadi acuan bahwa di sekitar waktu ini plot konspirasi dimulai, dan blog ini dibuat ’sekedarnya’ sebagai alibi. Pembuat blog tidak memperhatikan detil-detil forensik, dimana blog ini kelihatan dibuat asal jadi dan tidak praktis, dan dipertanyakan keotentikannya.

Mengerikan sekali. Secara psikologis, saya tidak melihat motif Antasari dalam kasus ini. Ditengah kesibukan KPK memberantas para curut (red:tikus, seperti bahasa Bang Tigor) negara ini, Ketua KPK mestinya tengah pusing memikirkan langkah-langkah menjerat koruptor. Hal ini beralasan, mengingat KPK adalah salah satu organisasi di negara ini yang benar-benar bekerja demi rakyat. Kalau dibandingkan dengan kinerja DPR, kalah jauh sekali!

Jadi kalau alasannya cuma masalah asmara, kok saya nggak yakin Antasari sampai berbuat demikian. Karena dendam yang berbuntut pembunuhan biasanya melalui proses deep thought, deep consideration, pemilihan modus dan pematangan rencana. Baru memilih orang yang dipercaya untuk melakukan eksekusi. Itu menguras waktu dan tenaga, bahkan untuk seorang psikopat sekalipun. Bila bukan seorang psikopat, waktu dan tenaga yang tersita bahkan lebih banyak lagi karena dirintangi oleh konflik batin.

Masa sih, Antasari masih punya waktu ngurusin persoalan-persoalan sepele seperti asmara?

Kasus kriminal yang bertendensi politik selalu terjadi dalam konteks ‘penggulingan posisi’ di berbagai negara. Di Indonesia sendiri kasus ini sudah terjadi beberapa kali. Kasus Munir misalnya. Selalu menarik mencermati kasus-kasus seperti ini di Indonesia, karena kasus ‘made in Indonesia’ selalu punya ciri khas: mau menciptakan skandal tetapi kurang sabar dalam persiapan.

Ketika kasus Nazruddin terjadi dan kini tengah menyeret nama Antasari Azhar, pada saat yang sama kini tengah muncul RUU Antikorupsi yang baru yang tengah digodok oleh DPR.

Tidak seperti RUU Antikorupsi sebelumnya, RUU baru ini justru melemahkan posisi KPK sebagai komisi yang paling ditakuti anggota DPR saat ini. RUU ini juga dituding memperbesar peluang seorang koruptor untuk bebas dari jerat hukum.

RUU Antikorupsi yang baru antara lain berisi tentang:

1. Penyidikan dan proses penuntutan tidak lagi hanya wewenang KPK, melainkan polisi dan jaksa juga. Padahal, kedua lembaga inilah yang sejak jaman Orde Baru sudah diberi kewenangan untuk menangkap dan menjerat koruptor, tetapi toh hasilnya nol besar. Pemberian wewenang kembali kepada kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi justru akan membuka peluang kedua lembaga ini untuk ‘kong kalikong’ dengan sang koruptor.
2. RUU Antikorupsi yang baru sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik hukuman untuk tindakan tertentu. Artinya, bisa saja seorang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi miliaran rupiah hanya dihukum penjara 3 bulan minus masa tahanan.

Tak ayal, RUU ini dituding dirancang oleh sekelompok elit pejabat negara yang tengah ketakutan untuk menghindarkan diri dari jeratan KPK. Lantas apa hubungannya dengan kasus Antasari – Nazruddin?

Ya, mudah ditebak. Mungkin pembunuhan Nazruddin bukanlah tentang kriminal biasa seperti yang tengah didengungkan media saat ini. Media massa kini tengah menggiring opini publik seolah-olah kasus Nazruddin adalah kasus pembunuhan biasa (asmara).

Antasari pernah berkata bahwa hubungannya dengan Nazruddin cukup dekat, dan bahkan Nazruddin adalah informan KPK yang berharga dan perlu dilindungi. Mungkinkah Antasari tengah dijebak?

Ditengah fakta bahwa Nazruddin adalah bukan sosok monogami (istrinya dua, dan dalam kasus yang menyebabkannya terbunuh ada lagi satu nama wanita lain yang juga berhubungan dengan Antasari) maka pembunuhan ini dapat dibiaskan menjadi persoalan cemburu dan personal. Padahal, eksekutor dan perencana pembunuhan ini bisa saja memanfaatkan momen ini untuk menembak Nazruddin agar Antasari seolah-olah menjadi dalang pembunuhan ini. Dengan demikian Antasari tidak akan fokus lagi dalam memimpin komisi yang paling ditakuti oleh koruptor ini, dan KPK akan kehilangan salah satu informannya yang berharga.

Seperti yang saya katakan dalam paragraf pertama artikel ini, skenario menjebak Antasari mungkin saja tidak tercium dengan sedemikian mudahnya, tetapi harusnya kita melihat fakta bahwa ada proses penyusunan RUU Antikorupsi yang tengah berjalan paralel dengan kasus ini. Kok bisa kebetulan begitu?

Memang, … otak penyusun skandal ini terkesan kurang sabar …

Mungkinkah KPK memang tengah digembosi?

Setelah bungkam selama musim kampanye legislatif, kini saya ingin mengomentari hasil pemilu legislatif 2009 ini.

Hasil quick count yang diperoleh dari 3 lembaga survey independen yang bekerjasama dengan KPU menunjukkan bahwa Partai Demokrat unggul dalam Pemilu legilatif kali ini, diikuti oleh PDIP dan Golkar di tempat kedua dan ketiga. Khusus untuk tempat kedua dan ketiga ini masih bisa bertukar tempat karena perbedaan suara yang tipis (kurang dari 1%), sedangkan toleransi akurasi quick count biasanya adalah sebesar 1%.

Tetapi kita juga harus sadar bahwa di dalam Pemilu kali ini ada pula pemenang lain, yang bahkan mengungguli suara Partai Demokrat dengan telak (nyaris dua kali lipat), yaitu Partai Golput.

Jumlah golput dalam pemilu kali ini masih dalam perhitungan, tetapi dari hasil prediksi menyatakan bahwa angkanya mencapai lebih dari 30%, dan bahkan nyaris menyentuh 40%.

Tingginya golput selain disebabkan oleh rakyat yang sengaja tidak memilih suaranya juga disebabkan oleh ketidakprofesionalan kinerja KPU dan KPUD. Tercatat sejumlah masalah seperti:
- DPT yang tidak valid. Ada penggelembungan DPT, dan ada pula pemilih tetap yang sudah expired (sudah meninggal).
- Kurangnya sosialisasi formulir A5, sehingga banyak sekali tenaga kerja mobile (yang berpindah tempat), mahasiswa dari luar daerah, dan penduduk lain tidak bisa mencontreng karena tidak mendapatkan surat suara.
- Minimnya fasilitas KPU di rumah sakit – rumah sakit, sehingga banyak pasien tidak bisa ikut mencontreng. Hal serupa juga terjadi di lapas-lapas.
- Banyak surat suara yang salah distribusi, sehingga menimbulkan kisruh dan pencoblosan ulang.
- Banyak surat suara yang salah, dan nama caleg tidak tercantum.
- Pemilu dilakukan menjelang hari raya, sehingga ikut memberi stimulus para pelaku golput dengan alasan lebih baik dimanfaatkan untuk berlibur.

Kinerja KPU dan KPUD yang amburadul ini mungkin disebabkan karena carut-marutnya proses seleksi caleg. Dapat dimaklumi bahwa dengan 38 partai dan 6 partai tambahan lokal dari Aceh, tugas KPU menyiapkan format – format standar dan mekanismenya bukanlah hal yang mudah. Apalagi dengan adanya caleg-caleg yang berbeda-beda di tiap daerah, menyebabkan unifikasi format menjadi mustahil.

KPU dan KPUD yang sudah overload masih juga direcoki oleh faktor non teknis lainnya. Banyak caleg yang berusaha memanipulasi data dan tidak tertib administrasi. Hal ini tentu saja kian memberatkan beban kerja KPU.

Kendatipun demikian, memang tidak ada alasan bagi KPU sebagai organisasi tunggal penyelenggara perhelatan besar nasional untuk mencari pembenaran atas ketidakprofesionalan ini. Seyogyanya KPU harus lebih bekerja keras menyongsong pilpres yang akan datang. Klarifikasi KPU juga secara etika diperlukan karena telah ikut serta dalam menyumbang ketidakvalidan hasil pemilihan kali ini. Bagaimana tidak valid bila surat suara kosong melebihi pemenang pemilu sendiri?

Tidak percaya caleg

Golput sendiri ditengarai karena rakyat (yang sengaja memilih golput) sudah muak dengan janji-janji semu dari para caleg. Memang, pemilu kali ini bagai ajang pemilihan calon koruptor baru.

Hampir semua orang terjebak bahwa perjuangan caleg menjadi anggota legislatif terpilih adalah sebuah cita-cita. Mereka berjuang habis-habisan demi ambisi terpilih oleh rakyat. Bila terpilih, so what? Apakah hal ini dianggap sebagai suatu keberhasilan dan kesuksesan? Apanya yang sukses? Sukses karena jalan makin lebar menuju kekayaan?

Seharusnya para caleg terpilih semakin rendah hati menyadari bahwa beban untuk mengabdi sudah diletakkan di pundaknya. Kesuksesannya belum terbukti. Yang ada hanyalah jalan yang merentang makin panjang di depannya. Kesuksesan sejati seorang anggota legislatif adalah apabila ia mampu membawa aspirasi rakyat dan membuat perubahan lebih baik demi rakyat.

Para caleg yang belum terpilih, tidak perlu kecewa. Bila memang motivasi menjadi caleg murni karena pengabdian kepada bangsa dan negara, masih banyak jalan lain dalam melayani masyarakat. Tapi bila memang motivasinya hanya mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, ya memang pantas prediksi bahwa 5% caleg gagal akan menjadi gila.

Ketika mencari beberapa artikel terkait dengan pelaksanaan eksekusi trio teroris pelaku bom bali 1, saya berhenti pada sebuah artikel di detikNews. http://www.detiknews.com/read/2008/11/09/112244/1033864/10/dorce-hadiri-pemakaman-imam-samudra

Saya agak heran, karena kebanyakan pendukung trio bomber ini adalah kaum garis keras (yang menurut saya sama berpotensinya untuk menggulingkan NKRI dan merongrong pemerintah), tapi toh, orang berdoa tidak ada salahnya.

Yang membuat saya tertegun adalah pernyataan terakhir di artikel tersebut, yang dikutip dari pernyataan Dorce yang menyatakan bahwa saat dimintai penjelasan mengenai tujuan kedatangannya, Dorce hanya
menjawab,”Innalillahi Wa Innalillahi Roji’un. Sudah pasti masuk surga.”

Pernyataan Dorce: “Sudah pasti”, mengindikasikan bahwa Dorce juga sepaham dengan pola pikir jihad ala Amrozi cs, dimana membom 202 turis di Bali dan mencederai permanen 305 korban lainnya adalah tindakan halal, sah, dan dibenarkan oleh Allah. Padahal, sebagian besar kalangan muslim Indonesia ikut mengecam tindakan itu sebagai pencemaran nama baik Islam. MUI bahkan menyatakan bahwa tindakan Amrozi cs bukanlah jihad dalam pengertian Islam sebenarnya.

Dorce, … bila berita itu benar, apakah kau memang sepandangan dengan para teroris?

Orang tua, seyogyanya dihormati. Setidaknya demikianlah warisan budaya Indonesia. Dihormati, karena layaknya yang lebih dahulu lahir berarti lebih banyak belajar. Lebih bijaksana.

Mungkin paragraf saya benar bila tahun Masehi ini mundur 1000 tahun kebelakang. Tahun dimana nyaris seluruh bangsa ini goblok dan mungkin hanya satu dari sepuluh ribu penduduk yang pintar. Tapi ini abad 21, pendidikan berkembang sedemikian pesat sehingga orang tua pun, bila berhenti meningkatkan kualitas wawasan, akan tertinggal. Sehingga, penghormatan kepada orang yang lebih tua hanya berhenti kepada masalah usia, bukan kebijaksanaan. Suatu alasan yang tidak relevan untuk dihormati.

Menarik mencermati debat Partai Bulan Bintang di TVOne 16 Oktober 2008. Di acara itu ditayangkan bahwa Partai Bulan Bintang berniat memperjuangkan Syariat Islam sebagai falsafah negara Indonesia. Ketika ditentang, juru bicara mengatakan “Dalam demokrasi Anda kan harus menghargai pendapat orang lain. Kami dari Bulan Bintang berpendapat begini…” dan “… kalau Partai Kristen mau bikin syariat Kristen silakan diperjuangkan …”

————-

Saya menyaksikan acara itu dengan perasaan muak. Si tua ini tampaknya tidak belajar apapun sepanjang kehidupannya, alias hanya nungguin waktu mati saja.

Demokrasi, merupakan kebebasan hak dalam berpendapat, tetapi demokrasi dilakukan dengan batas koridor tertentu. Demokrasi bukannya kebebasan yang kebablasan, seperti yang sering terjadi di negara kita. Demokrasi memiliki batas hukum, batas norma, batas etika, dan batas hak dengan orang lain yang hidup di sekitar kita.

Demokrasi bukan berarti saya boleh jadi Lurah karena saya mau semata. Demokrasi bukan berarti saya boleh serobot tanah milik orang di sebelah rumah saya. Demokrasi bukan berarti saya harus mengutuki orang yang tidak seagama dengan saya, atau memaksakan agama saya pada orang lain karena saya bilang agama saya paling benar. Demokrasi bukan berarti “Lho menurut gue gitu kok, demokrasi dong, hormati saya dong, ….lu mau ape?”

Kalau Partai Bulan Bintang mengajukan Syariat Islam, lalu saya mengajukan Partai Komunis, pasti saya akan ditangkap beramai-ramai oleh pihak berwenang. Pantaskah saya membela diri dengan alasan demokrasi?

Dalam konteks bernegara, mengganti falsafah negara adalah salah satu batas demokrasi yang tidak boleh dilanggar. Mengganti falsafah negara berdampak sangat luas. Jauh lebih luas dari yang mungkin dibayangkan si tua tadi. Pikirannya hanya terkotak kepada pendapatnya saja, yang menurutnya baik. Aspek lain sudah diluar pemikirannya. Negara Indonesia bisa terpecah menjadi berbagian-bagian.

Tidak ada satupun syariat boleh menggantikan Pancasila. Bukan syariat Islam, bukan syariat Kristen, atau syariat lain yang tidak mewakili seluruh elemen bangsa. Tidak ada satupun elemen bangsa yang boleh mengklaim bahwa dirinya lebih super dibandingkan elemen lain. Tidak ada pula elemen bangsa yang ingin direndahkan dengan produk Undang Undang yang subyektif yang tidak mewakilinya.

Kalau tidak seorangpun boleh mengganti negara dengan Komunis maka tidak seorangpun pula boleh mengganti Pancasila dengan Syariat Islam. Para pendiri bangsa sudah memikirkan masak-masak untuk menghilangkan 7 kata dalam piagam Jakarta. Itu proses pertimbangan yang bijaksana dan matang. Tidak untuk diacak-acak secara tidak bijaksana oleh generasi sekarang.

Demokrasi boleh jalan terus, tetapi mengganti Falsafah negara harus dikategorikan sebagai tindakan makar.

Ada yang menarik di berita TV kemarin. Hampir semua channel beramai-ramai menayangkan berita tentang rekaman suara percakapan telepon yang diduga milik Kajari Tilamuta Gorontalo Rahmadi.

Dalam percakapan itu Kajari mencak-mencak lantaran tidak mendapatkan upeti yang dijanjikan oleh seseorang yang diduga kepala dinas di Boalemo, Gorontalo. Dengan garang, Kajari mengatakan bahwa “…buat apa uang 20 juta itu untuk saya…” diikuti dengan “… saya tidak mau kalau diberi uang dibawah 50 juta ...”. Lebih lanjut lagi, “…janjinya kemarin 50 juta …” diikuti ancaman “…bilang sama dia, nanti saya tampar dia …“

Lho…lho…lho…..

“Apa sih susahnya ngeluarin duit. Ngasih 15 juta. Proyeknya miliar-miliaran. Handoyo kalau ngasih saya di bawah 50. Saya nggak akan terima dia. Kasih tahu dia. Dia sudah ngomong mau kasih 50 juta. Tapi kalau di bawah itu, saya tangkap dia nanti.”

Yang juga menarik, Kajari juga menjelek-jelekkan polisi lantaran cemburu tidak dapat uang itu tadi. “Jangan baik sama polisi. Kejaksaan lebih hebat geberakannya dari
polisi kalau soal korupsi. Kita lebih pintar dari polisi. Polisi itu
bodoh semua,” katanya.

Masih kurang, Kajari juga menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak takut siapa pun, tetapi terkesan sangat takut dengan Tuhan. “…saya tidak takut sama siapapun. Saya itu takutnya hanya sama Tuhan…” Kesan saya, tuhannya si Kejari ini sepertinya ngajarin kekerasan dan korupsi, dan si Kejari ini tampaknya taat betul sama tuhannya

———-

Beberapa waktu yang lampau, saya pernah menulis tentang budaya minta-minta bangsa, terkait dengan skandal Amin Nasution.
http://suaranurani.wordpress.com/2008/04/11/al-amin-nasution-fenomena-antara-kehormatan-dan-budaya-minta-minta/

Kini pun masalahnya sama. Mencak-mencak seperti anak kecil karena janji yang diberikan tidak ditepati. Hanya saja, “janji” itu bukanlah mengenai sesuatu yang halal. Kita bisa melihat betapa murahnya harga diri si Kejari. Hanya bernilai 30 juta, yang saya hitung dari 50 juta (janji) – 20 juta (yang diberi).

Memang sepertinya bangsa ini masih merupakan bangsa yang kehidupannya kekurangan. Bukan kategori Pra-sejahtera seperti kategori kesejahteraan rakyat ala Menko Kesra. Yang tabungannya ratusan ribu pengin punya jutaan, yang tabungannya jutaan pengin puluhan juta, yang puluhan juta pengin ratusan, yang ratusan pengin milyardan, yang milyardan pengin puluhan milyard, dan seterusnya.

Kehidupannya kekurangan terus, terlepas dari masalah sejahtera atau bukan. Kurang banyak, kurang kaya dibandingkan sama orang lain. Serakah. Ironisnya, dengan fakta bahwa sebagian besar pejabat negeri maupun swasta melakukan korupsi, artinya sebagian besar moral bangsa ini memang sudah rusak.

——–

Fenomena Icon Padi dan Kapas.

Sewaktu muda, saya pernah dinasihati oleh Ayah. Gara-garanya, saya dipandang oleh beliau sebagai sosok yang “pelit” menyumbang saudara. Padahal, ya, gaji bulanan saya yang waktu itu belum lama kerja memang hanya cukup untuk makan saja. Salah saya memang, karena tidak pernah terbuka soal tabungan pada beliau. Tapi tindakan saya itu juga karena Ayah yang mengajari saya, agar jangan gampang-gampang nunjukkin tabungan dan gaji ke orang lain, walaupun famili sendiri. Saya saja, sampai sekarang tidak pernah tahu berapa gaji dan tabungan beliau.

Terlepas dari itu, Ayah memberikan wejangan yang saya ingat terus sampai sekarang.

“Jadi orang itu, jangan mengidolakan sesuatu berlebihan.” “Iya, nanti kalau nggak keturutan, jadi stress, … sudah tahu.” jawab saya. “Bukan itu, … justru kalau kamu sampai mencanangkan dan mensimbolisasikan sesuatu di otakmu berlebihan, nanti justru kamu nggak akan pernah puas. Imajinasi di otak itu selalu lebih indah dari kenyataan. Kalau berlebihan, kamu akan selalu merasa keinginanmu itu belum tercapai, padahal sudah…”

Kini setelah saya membaca banyak topic psikologi, baru saya sadar apa yang dimaksud beliau sebagai “mengkultuskan” atau “ikonifikasi”. Icon atau simbol yang dipajang manusia dalam kehidupannya sehari-hari dimaksudkan sebagai arah atau panduan dalam meniti hidup. Icon, biasanya erat hubungannya dengan semboyan atau moto. Sayangnya, ikonifikasi yang berlebihan akan menyebabkan sugesti di bawah sadar secara terus menerus bahwa ikon itu masih belum tercapai.

Kalau ada orang yang mengidamkan mobil ketika belum ada uang, ketika rejeki mengalir ia tidak akan berhenti gonta-ganti mobil sampai dapat apa yang dicita-citakannya. Padahal, kalau dirunut kebelakang, fungsi mobil yang ia beli selama ini bisa-bisa sama saja. Cukup buat ngangkut keluarga dan barang belanja, tongkrongannya pun kurang lebih sama. Justru pemborosan yang dihabiskan lebih banyak yang lebih baik digunakan untuk hal lain. Hal yang sama terjadi pada handphone dan barang-barang lain.

Bentuk senapan AK-47 terdapat di bendera Mozambique sebagai simbol “terima kasih” bahwa AK-47 ikut andil dalam kemerdekaan Mozambique. Ironisnya, rasa terimakasih yang disimbolisasi sedemikian rupa menyebabkan rakyat Mozambique  terpatri pada AK-47 itu. Buntutnya, kemerdekaan Mozambique tidak pernah lepas dari hari-hari penuh kekerasan dalam penyelesaian konflik.

Negara Komunis, misalnya, selalu menyertakan simbol Palu Arit (Palu dan Sabit) di benderanya. Itu mungkin yang menyebabkan sistem pemerintahan komunis berwatak “keras”.

Saya jadi teringat pada Padi dan Kapas, simbol yang dilekatkan oleh para Founding Father kita untuk mengingatkan rakyat Indonesia pada saat jaman kemerdekaan untuk mengejar “kesejahteraan”. Hampir semua logo instansi Indonesia melibatkan padi dan kapas.

Tanpa bermaksud melecehkan simbol Padi dan Kapas, gejala sindrom ikonifikasi mungkin terjadi: rakyat Indonesia begitu mendambakan dan mengidam-idamkan “kesejahteraan”. Bahkan, rakyat Indonesia sekarang pun masih saja menuding dirinya “kekurangan” dalam topik pembicaraan sehari-hari. Padahal, prosentase rakyat yang pra sejahtera kini jauh lebih kecil dibandingkan dengan rakyat yang sejahtera keatas. Setidaknya dibandingkan dengan jaman kemerdekaan dulu.

Hal inilah yang mungkin menimbulkan psikosomatis (hipnosis sugesti reflektif di alam bawah sadar kita masing-masing) untuk berkata “Aku ini nggak punya duit ….” dalam percakapan sehari-hari. Nggak punya berapa, maksudnya? Nggak punya sejuta, atau nggak punya semiliar? Atau nggak punya setriliun? Inilah yang memicu mengapa banyak terjadi korupsi, … karena merasa hidupnya serba kekurangan terus-menerus. Kekurangan, menurut definisinya sendiri.

Hari Minggu 12 Oktober 2008, massa Bali yang diwakili beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa kembali berdemo di Lapangan Puputan Renon untuk menentang UU Pornografi. Menariknya, aksi kali ini ikut dimotori oleh Permaisuri KBR Hemas, istri dari Sultan Hamengkubuwono X, yang “hijrah” jauh-jauh ke Bali hanya untuk menyuarakan penentangan beliau terhadap UU ini.

Sri Ratu Hemas menentang UU Pornografi dengan empat poin utama, yaitu:

1. Banyak pasal karet dalam UU Pornografi, dan seperti biasa aparat selalu senang menjadikan pasal karet untuk bertindak keparat terhadap rakyat.

2. UU Pornografi dinilai terlalu menuding dan menyalahkan kodrat perempuan sebagai ‘pembangkit nafsu pria’. Tindakan ini dinilai sebagai pelecehan gender.

3. Pengecualian bagi tradisi, suku dan bangsa tertentu dalam UU Pornografi dinilai sebagai pelecehan suku bangsa tersebut, karena artinya tradisi dari suku bangsa tersebut sebenarnya dinilai sebagai porno atau cabul, namun tetap dihormati sebagai tradisi salah satu bangsa Indonesia. Tidak ada satupun suku bangsa di Indonesia yang rela dicap sebagai bangsa yang cabul, terutama dengan tradisinya yang dipandang luhur secara turun-temurun!

4. UU Pornografi dinilai adalah gagasan dalam satu kelompok dalam bernegara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Plural dalam wacana Bhinneka Tunggal Ika artinya bukan hanya “Dua tetapi satu juga”, atau “Tiga tetapi satu juga”, atau “Beberapa tapi satu juga”. Mungkin bahasa Sansekerta perlu ditekankan lagi bagi pelajar di sekolah saat ini, dimana bahasa lain semisal Inggris, Perancis, Cina, Rusia, dan Arab semakin ditekankan di sekolah-sekolah. Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila artinya “BERBEDA-BEDA tetapi satu juga“. Artinya, di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bangsa, kelompok, dan agama – dan toleransi MUTLAK harus dikedepankan agar tidak saling melanggar hak dan perasaan kelompok, terutama berkaitan dengan isu-isu sensitif. Ide ini dinilai melanggar konsep Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945.

Buruk Muka Cermin Dibelah

Menarik mencermati pendapat Sri Ratu Hemas dari sudut pandang kaumnya (wanita). Memang, dalam UU Pornografi wanita seolah-olah ditempatkan sebagai “obyek benda” sebagai “Pembangkit Nafsu Pria”. Disalahkan sebagai faktor “Pembangkit”, tetapi dalam beberapa kasus kriminal juga sekaligus dikenal sebagai “Pemuas Nafsu Pria”. Siapa pula penikmatnya bila bukan pria?

Ini semakin melengkapi ketidaksetaraan gender dimana wanita boleh dipersunting oleh pria beristri (poligami), dimana wanita sendiri tidak boleh menikah dengan lebih dari satu pria dalam waktu yang sama (poliandri). Belum lagi status dalam masyarakat dimana pria lebih diutamakan daripada wanita dalam banyak hal menjadikan wanita sebagai “warga negara kelas dua”. Padahal, bila kita bijaksana, tiada seorang pun di dunia ini yang dilahirkan oleh seorang Ayah! Kelahiran adalah proses utama kehidupan. Nabi Muhammad SAW sendiri ketika ditanya mengenai siapakah yang harus kita hormati, Beliau menyebut tiga kali: “Ibumu, ibumu, dan ibumu.” Jadi atas dasar apa pria boleh memiliki super-ego terutama di bidang nafsu?

Pendapat saya sama dengan Sri Ratu Hemas, bahwa para pria (terutama yang menyusun UU ini) cenderung untuk melakukan pembenaran-pembenaran diri menggunakan berbagai macam dalih (termasuk agama) untuk melegalkan super-ego nafsunya. Masih teringat dulu ketika marak diberitakan tentang legalisasi poligami. Kini giliran berbagai pihak berupaya untuk menertibkan “nafsu liar” maka para pria ini pula lah yang mengkambinghitamkan wanita sebagai obyek penyebab “bangkitnya nafsu”, semata-mata karena kemunafikan diri mereka sendiri yang tidak mau disalahkan karena tidak mampu mengontrol hawa nafsunya! Dan hal ini sebenarnya sudah berlangsung sejak jaman dahulu kala!

Benar-benar buruk muka cermin dibelah. Memecah cermin semata-mata karena super-ego tidak mau mengakui bahwa wajahnya buruk! Andaikata Allah berfirman untuk membelenggu seluruh lidah pria di seluruh dunia untuk tidak mengatakan kebohongan sepatah kata pun, tentu sebagian besar dari mereka mengakui bahwa poligaminya dilakukan demi nafsu, dan menyalahkan diri sendiri yang tidak mampu mengontrol nafsu, dan bukannya menyalahkan wanita berbikini di pantai dan majalah-majalah semacam FHM, Matra, dan sebagainya itu!

Yang lebih ironis adalah ketika dalih yang disusun dari pembenaran-pembenaran agama (-nya) itu dibenturkan terhadap kebudayaan lain. Menuding kebudayaan lain sebagai kebudayaan porno, yang justru memiliki masalah seksual yang jauh lebih kecil. Ibaratnya, orang lain dipaksa memakai belenggu yang sama, hanya karena dirinya sendiri perlu dibelenggu oleh tindakannya sendiri. Padahal orang lain itu tidak bertindak apa-apa. Well, keadilan tidak pernah berkata “sama rata-sama rasa”. Keadilan artinya “memberikan seseorang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.” Seorang ibu tidak akan memberikan kaos yang sama persis ukurannya kepada kakak yang XL dan adik yang M. Adik pun tidak bisa protes bahwa sang Ibu tidak adil karena kaos kakak lebih besar dari kaos adik! Ini adalah pemikiran gila!

***

Setia kepada NKRI adalah harga mati, termasuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Ini adalah satu-satunya cara agar bangsa Indonesia tidak terpecah menjadi Negara Sumatera, Negara Aceh, Negara Jawa, Negara Ambon, dan sebagainya.

Menarik mencermati ucapan seniman sepuh Franky Sahilatua yang turut hadir kemarin di Lapangan Renon, bahwa pemaksaan ini benar-benar mencerminkan ego suatu kelompok tertentu. Bahwa bila dipaksakan, lambang burung garuda bisa berubah menjadi onta, tanpa merinci lebih lanjut apa yang dimaksud dengan onta tadi. Franky juga menambahkan, bahwa bila disahkan UU Pornografi bisa menjadi pintu masuk bagi UU yang lain yang memiliki nada serupa untuk merongrong dan meruntuhkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya dan pada gilirannya Republik Indonesia secara keseluruhan.

Menurut saya, bukanlah tidak mungkin bahwa gerakan musuh negara masih hidup hingga saat ini. Sejak merdeka 63 tahun yang lalu, Republik Indonesia sudah menghadapi berbagai macam kaum pemberontak, kudeta (coup d’etat), pengkhianatan, bahkan terorisme. Mulai dari Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo, Pemberontakan Permesta, G30S/PKI, hingga kasus bom di tanah air yang saking banyaknya mirip petasan Lebaran di kampung saya tempoe doeloe.

Memang, gerakan menggulingkan Pancasila masih ada, dan kini semua berpulang pada kewaspadaan kita menghadapi bahaya laten ini dari masa ke masa, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya.

*****

Sesuai anjuran KRB Hemas, saya berkata: “Atas nama Pancasila dan UUD 1945, saya menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya menolak UU Pornografi sebagai upaya melecehkan kelompok tertentu dan demi kepentingan kelompok tertentu, yang bertentangan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika yang telah dirumuskan oleh para Bapak Pendiri Negara kita.”

Kemarin sejumlah elemen masyarakat Bali berunjuk rasa di Renon menentang UU Anti Pornografi. Masyarakat Bali secara konsisten terus beraksi melawan ide UU ini sejak pertama kali diwacanakan.

Masyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Dalam syariat Islam, ketelanjangan dan seks dianggap tabu dalam batasan tertentu. Oleh karena itulah beberapa golongan merumuskan UU Anti Pornografi dalam rangka memberantas kemaksiatan, menutup celah godaan nafsu seksual yang pada akhirnya memberikan tatanan masyarakat yang lebih baik dalam cara pandang Islam.

Terhitung kemarin, sedikitnya ada 3 daerah yang menentang UU ini, yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Papua. Kalau Anda mendengar Penentang UU ini, mungkin Anda akan langsung mengasosiasikannya dengan Bali atau suku Asmat. Ya, tidak salah, saya paham dengan apa yang Anda pikirkan.

Kearifan Lokal, Budaya yang Berbeda

Penentangan UU Anti Pornografi hendaknya tidak ditinjau dari sisi Teologi menurut Islam semata, tetapi juga menghargai teologi dan kultur budaya yang berbeda. Ini sangat penting untuk menjaga semangat nasionalisme yang merupakan landasan bangsa ini. Bahwa semua suku, agama, ras, dan antargolongan mendapatkan pengakuan (acknowledgement) yang sama.

Penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu. Di dalam ajaran Hindu, seks dan kelamin bukanlah hal yang tabu dan najis. Hindu mensakralkan simbol lingga dan yoni (simbol kelamin pria dan wanita) sebagai salah satu bentuk manifestasi ilahi dengan segala Maha Kuasa-Nya dan Maha Cara-Nya untuk mengatur kehidupan. Lingga dan yoni adalah mekanisme kehidupan. Bahwa Tuhan telah memikirkan bagaimana cara segala makhluk hidup di dunia untuk berkembang biak dengan sendirinya. Lingga dan yoni, berikut sistem reproduksi makhluk hidup termasuk manusia adalah hasil karya dan Kebijaksanaan Tuhan Yang Maha Esa. Bukan barang yang najis, melainkan suci.

Hindu, melalui Trihita Karana, mengutamakan kelarasan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ketiga elemen ini sama besar dan utama secara seimbang, sehingga tidak ada elemen yang lebih besar daripada yang lain. Ketidakseimbangan ketiga elemen ini akan membawa ketidakseimbangan sistem kehidupan dan mengundang malapetaka bagi manusia.

Berangkat dari pemahaman bahwa tubuh dan sistem reproduksi (khususnya manusia) adalah ciptaan Tuhan dan sakral, tubuh manusia adalah sarana umat Hindu untuk menghormati ciptaan Tuhan, menghargai sesama, dan mengenal alam secara batiniah. Di dalam Hindu, untuk mencapai kesempurnaan batiniah, manusia harus melampaui nafsu batiniah itu sendiri, termasuk dalam memahami seksualitas dan menguasai dorongan nafsunya.

Bingung ya? Sekedar ilustrasi, mari kita bandingkan dengan kebutuhan makhluk hidup yang paling primitif, yaitu makanan. Perilaku makhluk hidup bertingkat-tingkat, mulai dari primitif hingga yang disebut ‘beradab’. Hewan buas, misalnya, sedikit saja merasa lapar akan melakukan segala cara untuk mendapatkan makanan. Bila terdapat satu sumber makanan, hewan akan berebut makanan hingga membunuh sesamanya, bila perlu.

Manusia, yang lebih beradab, mampu menahan lapar. Umumnya manusia mengatur ‘jadwal makan’nya menjadi dua atau tiga kali sehari. Dalam hal berpuasa, manusia bahkan mampu mendisiplinkan diri untuk tidak makan hingga satu hari meskipun di depannya ada makanan.

Keberhasilan mengontrol perilaku dan godaan puasa makan adalah inti utama perbedaan manusia dan hewan. Kemenangan mencapai kesempurnaan batin (dari sisi makanan) diperoleh bukan dari ‘menyingkirkan makanan’ dan menyatakannya najis, tetapi diperolehnya dari penguasaan diri terhadap dorongan nafsu untuk makan tadi.

Secara sama dengan analogi tadi, Hindu mengutamakan pada penguasaan diri atas dorongan seksual untuk mencapai kemenangan kesempurnaan batiniah dari aspek seksualitas, bukan dengan mengenyahkan segala manifestasi tubuh dan seksualitas. Pendapat ini bukanlah hal yang teoritis dan absurd karena pada bukti statistik menunjukkan bahwa angka tindakan kriminalitas seksual (pemerkosaan) di Bali bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata diluar Bali.

Wacana Nasionalisme – Menghargai Kebudayaan Lain.

Perbedaan hendaknya tidak ditanggapi dengan cemooh, caci maki, atau
luapan kemarahan. Pendapat publik Bali harus ditanggapi dengan
bijaksana. Pendapat golongan hendaknya tidak distigmakan atas golongan
lain. Bagaimanapun juga, masyarakat Hindu Bali telah mencapai suatu
kearifan lokal.

Pemaksaan UU Anti Pornografi dengan alasan memberantas kemaksiatan dan penyakit masyarakat tidak bisa diterima bagi kalangan Bali dengan alasan-alasan di atas. Penerapan UU dengan alasan menegakkan ajaran agama justru membuat posisinya lebih lemah. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pemberlakuan UU atas seluruh bangsa Indonesia atas tendensi satu agama tertentu jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena bangsa Indonesia terdiri atas multi agama. Terlebih lagi, status mayoritas dalam multi agama di Indonesia bukanlah mayoritas mutlak.

Seseorang tidak bisa memaksakan apa yang dipercayainya kepada seseorang yang berbeda kepercayaannya. Inilah yang disebut dengan hak asasi yang paling hakiki. Dalam hak menganut kepercayaan tidak pernah dikenal istilah suara terbanyak. Ibaratnya, meskipun di suatu tempat dimana umat Muslim adalah kaum minoritas, memaksa mereka untuk sholat tidak menghadap Ka’Bah karena alasan yang disetujui kaum mayoritas adalah hal yang salah.

Penutup

Bagi sebagian kalangan di beberapa daerah, desakan disahkannya UU Anti Pornografi ini begitu kuat. Mengingat perbedaan cara pandang yang besar, akan jauh lebih bijaksana bila pihak-pihak yang memang menginginkan UU ini disahkan mulai memberlakukan pembatasan pada dirinya sendiri. Mungkin lebih baik nantinya bila di suatu propinsi terdapat pendapat mutlak diberlakukan Daerah Istimewa semacam Aceh.

Misalnya, bila Anda mendukung UU ini, mulailah dengan disiplin diri untuk tidak mencari majalah porno, browsing gambar-gambar porno di internet, dsb. Tidak perlu mengurusi orang lain, mulailah dari diri sendiri dulu. Tahan godaan sebagai bentuk disiplin diri mencapai kesempurnaan. Menghilangkan godaan bukanlah jalan keluar yang bijak, apalagi bila dengan ancaman dan kekerasan. Itu namanya anarki, jauh dari kesempurnaan. Bila seseorang mengutuki Bali sebagai tempat maksiat (sering sekali saya dengar umpatan ini), sebaiknya dia jangan berlibur ke Bali atau nonton siaran tentang Bali (sambil nungguin kapan suasana pantainya ditayangkan). Kalau ditayangkan, maka berkomentarlah dia, “Lho itu lho, .. wah wah, bule-bule pada telanjang, … maksiat itu”, …tapi ditontonnya lekat-lekat dan dalam hatinya berkata “trus ada lagi yang lain nggak”

Omong-omong, saya sering lihat di televisi sidang dewan membahas RUU ini. Ada orang-orang dari partai tertentu yang keukeuh sekali memperjuangkan disahkannya RUU ini. Tapi toh, mereka memilih Bali sebagai lokasi rakernas. Habis rakernas, tentu pelesiran barang sehari dua hari. Kemana? Ya ke laut aje … Memang, kalau perilakunya sendiri begitu, mending ke laut aje …