Partai Golput akhirnya (lagi-lagi) menguasai Pemilu 2009

Setelah bungkam selama musim kampanye legislatif, kini saya ingin mengomentari hasil pemilu legislatif 2009 ini.

Hasil quick count yang diperoleh dari 3 lembaga survey independen yang bekerjasama dengan KPU menunjukkan bahwa Partai Demokrat unggul dalam Pemilu legilatif kali ini, diikuti oleh PDIP dan Golkar di tempat kedua dan ketiga. Khusus untuk tempat kedua dan ketiga ini masih bisa bertukar tempat karena perbedaan suara yang tipis (kurang dari 1%), sedangkan toleransi akurasi quick count biasanya adalah sebesar 1%.

Tetapi kita juga harus sadar bahwa di dalam Pemilu kali ini ada pula pemenang lain, yang bahkan mengungguli suara Partai Demokrat dengan telak (nyaris dua kali lipat), yaitu Partai Golput.

Jumlah golput dalam pemilu kali ini masih dalam perhitungan, tetapi dari hasil prediksi menyatakan bahwa angkanya mencapai lebih dari 30%, dan bahkan nyaris menyentuh 40%.

Tingginya golput selain disebabkan oleh rakyat yang sengaja tidak memilih suaranya juga disebabkan oleh ketidakprofesionalan kinerja KPU dan KPUD. Tercatat sejumlah masalah seperti:
- DPT yang tidak valid. Ada penggelembungan DPT, dan ada pula pemilih tetap yang sudah expired (sudah meninggal).
- Kurangnya sosialisasi formulir A5, sehingga banyak sekali tenaga kerja mobile (yang berpindah tempat), mahasiswa dari luar daerah, dan penduduk lain tidak bisa mencontreng karena tidak mendapatkan surat suara.
- Minimnya fasilitas KPU di rumah sakit – rumah sakit, sehingga banyak pasien tidak bisa ikut mencontreng. Hal serupa juga terjadi di lapas-lapas.
- Banyak surat suara yang salah distribusi, sehingga menimbulkan kisruh dan pencoblosan ulang.
- Banyak surat suara yang salah, dan nama caleg tidak tercantum.
- Pemilu dilakukan menjelang hari raya, sehingga ikut memberi stimulus para pelaku golput dengan alasan lebih baik dimanfaatkan untuk berlibur.

Kinerja KPU dan KPUD yang amburadul ini mungkin disebabkan karena carut-marutnya proses seleksi caleg. Dapat dimaklumi bahwa dengan 38 partai dan 6 partai tambahan lokal dari Aceh, tugas KPU menyiapkan format – format standar dan mekanismenya bukanlah hal yang mudah. Apalagi dengan adanya caleg-caleg yang berbeda-beda di tiap daerah, menyebabkan unifikasi format menjadi mustahil.

KPU dan KPUD yang sudah overload masih juga direcoki oleh faktor non teknis lainnya. Banyak caleg yang berusaha memanipulasi data dan tidak tertib administrasi. Hal ini tentu saja kian memberatkan beban kerja KPU.

Kendatipun demikian, memang tidak ada alasan bagi KPU sebagai organisasi tunggal penyelenggara perhelatan besar nasional untuk mencari pembenaran atas ketidakprofesionalan ini. Seyogyanya KPU harus lebih bekerja keras menyongsong pilpres yang akan datang. Klarifikasi KPU juga secara etika diperlukan karena telah ikut serta dalam menyumbang ketidakvalidan hasil pemilihan kali ini. Bagaimana tidak valid bila surat suara kosong melebihi pemenang pemilu sendiri?

Tidak percaya caleg

Golput sendiri ditengarai karena rakyat (yang sengaja memilih golput) sudah muak dengan janji-janji semu dari para caleg. Memang, pemilu kali ini bagai ajang pemilihan calon koruptor baru.

Hampir semua orang terjebak bahwa perjuangan caleg menjadi anggota legislatif terpilih adalah sebuah cita-cita. Mereka berjuang habis-habisan demi ambisi terpilih oleh rakyat. Bila terpilih, so what? Apakah hal ini dianggap sebagai suatu keberhasilan dan kesuksesan? Apanya yang sukses? Sukses karena jalan makin lebar menuju kekayaan?

Seharusnya para caleg terpilih semakin rendah hati menyadari bahwa beban untuk mengabdi sudah diletakkan di pundaknya. Kesuksesannya belum terbukti. Yang ada hanyalah jalan yang merentang makin panjang di depannya. Kesuksesan sejati seorang anggota legislatif adalah apabila ia mampu membawa aspirasi rakyat dan membuat perubahan lebih baik demi rakyat.

Para caleg yang belum terpilih, tidak perlu kecewa. Bila memang motivasi menjadi caleg murni karena pengabdian kepada bangsa dan negara, masih banyak jalan lain dalam melayani masyarakat. Tapi bila memang motivasinya hanya mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, ya memang pantas prediksi bahwa 5% caleg gagal akan menjadi gila.

Dorce Ternyata Simpatisan Teroris?

Ketika mencari beberapa artikel terkait dengan pelaksanaan eksekusi trio teroris pelaku bom bali 1, saya berhenti pada sebuah artikel di detikNews. http://www.detiknews.com/read/2008/11/09/112244/1033864/10/dorce-hadiri-pemakaman-imam-samudra

Saya agak heran, karena kebanyakan pendukung trio bomber ini adalah kaum garis keras (yang menurut saya sama berpotensinya untuk menggulingkan NKRI dan merongrong pemerintah), tapi toh, orang berdoa tidak ada salahnya.

Yang membuat saya tertegun adalah pernyataan terakhir di artikel tersebut, yang dikutip dari pernyataan Dorce yang menyatakan bahwa saat dimintai penjelasan mengenai tujuan kedatangannya, Dorce hanya
menjawab,”Innalillahi Wa Innalillahi Roji’un. Sudah pasti masuk surga.”

Pernyataan Dorce: “Sudah pasti”, mengindikasikan bahwa Dorce juga sepaham dengan pola pikir jihad ala Amrozi cs, dimana membom 202 turis di Bali dan mencederai permanen 305 korban lainnya adalah tindakan halal, sah, dan dibenarkan oleh Allah. Padahal, sebagian besar kalangan muslim Indonesia ikut mengecam tindakan itu sebagai pencemaran nama baik Islam. MUI bahkan menyatakan bahwa tindakan Amrozi cs bukanlah jihad dalam pengertian Islam sebenarnya.

Dorce, … bila berita itu benar, apakah kau memang sepandangan dengan para teroris?

Mengganti Falsafah Negara Indonesia

Orang tua, seyogyanya dihormati. Setidaknya demikianlah warisan budaya Indonesia. Dihormati, karena layaknya yang lebih dahulu lahir berarti lebih banyak belajar. Lebih bijaksana.

Mungkin paragraf saya benar bila tahun Masehi ini mundur 1000 tahun kebelakang. Tahun dimana nyaris seluruh bangsa ini goblok dan mungkin hanya satu dari sepuluh ribu penduduk yang pintar. Tapi ini abad 21, pendidikan berkembang sedemikian pesat sehingga orang tua pun, bila berhenti meningkatkan kualitas wawasan, akan tertinggal. Sehingga, penghormatan kepada orang yang lebih tua hanya berhenti kepada masalah usia, bukan kebijaksanaan. Suatu alasan yang tidak relevan untuk dihormati.

Menarik mencermati debat Partai Bulan Bintang di TVOne 16 Oktober 2008. Di acara itu ditayangkan bahwa Partai Bulan Bintang berniat memperjuangkan Syariat Islam sebagai falsafah negara Indonesia. Ketika ditentang, juru bicara mengatakan “Dalam demokrasi Anda kan harus menghargai pendapat orang lain. Kami dari Bulan Bintang berpendapat begini…” dan “… kalau Partai Kristen mau bikin syariat Kristen silakan diperjuangkan …”

————-

Saya menyaksikan acara itu dengan perasaan muak. Si tua ini tampaknya tidak belajar apapun sepanjang kehidupannya, alias hanya nungguin waktu mati saja.

Demokrasi, merupakan kebebasan hak dalam berpendapat, tetapi demokrasi dilakukan dengan batas koridor tertentu. Demokrasi bukannya kebebasan yang kebablasan, seperti yang sering terjadi di negara kita. Demokrasi memiliki batas hukum, batas norma, batas etika, dan batas hak dengan orang lain yang hidup di sekitar kita.

Demokrasi bukan berarti saya boleh jadi Lurah karena saya mau semata. Demokrasi bukan berarti saya boleh serobot tanah milik orang di sebelah rumah saya. Demokrasi bukan berarti saya harus mengutuki orang yang tidak seagama dengan saya, atau memaksakan agama saya pada orang lain karena saya bilang agama saya paling benar. Demokrasi bukan berarti “Lho menurut gue gitu kok, demokrasi dong, hormati saya dong, ….lu mau ape?”

Kalau Partai Bulan Bintang mengajukan Syariat Islam, lalu saya mengajukan Partai Komunis, pasti saya akan ditangkap beramai-ramai oleh pihak berwenang. Pantaskah saya membela diri dengan alasan demokrasi?

Dalam konteks bernegara, mengganti falsafah negara adalah salah satu batas demokrasi yang tidak boleh dilanggar. Mengganti falsafah negara berdampak sangat luas. Jauh lebih luas dari yang mungkin dibayangkan si tua tadi. Pikirannya hanya terkotak kepada pendapatnya saja, yang menurutnya baik. Aspek lain sudah diluar pemikirannya. Negara Indonesia bisa terpecah menjadi berbagian-bagian.

Tidak ada satupun syariat boleh menggantikan Pancasila. Bukan syariat Islam, bukan syariat Kristen, atau syariat lain yang tidak mewakili seluruh elemen bangsa. Tidak ada satupun elemen bangsa yang boleh mengklaim bahwa dirinya lebih super dibandingkan elemen lain. Tidak ada pula elemen bangsa yang ingin direndahkan dengan produk Undang Undang yang subyektif yang tidak mewakilinya.

Kalau tidak seorangpun boleh mengganti negara dengan Komunis maka tidak seorangpun pula boleh mengganti Pancasila dengan Syariat Islam. Para pendiri bangsa sudah memikirkan masak-masak untuk menghilangkan 7 kata dalam piagam Jakarta. Itu proses pertimbangan yang bijaksana dan matang. Tidak untuk diacak-acak secara tidak bijaksana oleh generasi sekarang.

Demokrasi boleh jalan terus, tetapi mengganti Falsafah negara harus dikategorikan sebagai tindakan makar.

Kajari Gorontalo: Koruptor Yang Takut Tuhan

Ada yang menarik di berita TV kemarin. Hampir semua channel beramai-ramai menayangkan berita tentang rekaman suara percakapan telepon yang diduga milik Kajari Tilamuta Gorontalo Rahmadi.

Dalam percakapan itu Kajari mencak-mencak lantaran tidak mendapatkan upeti yang dijanjikan oleh seseorang yang diduga kepala dinas di Boalemo, Gorontalo. Dengan garang, Kajari mengatakan bahwa “…buat apa uang 20 juta itu untuk saya…” diikuti dengan “… saya tidak mau kalau diberi uang dibawah 50 juta ...”. Lebih lanjut lagi, “…janjinya kemarin 50 juta …” diikuti ancaman “…bilang sama dia, nanti saya tampar dia …“

Lho…lho…lho…..

“Apa sih susahnya ngeluarin duit. Ngasih 15 juta. Proyeknya miliar-miliaran. Handoyo kalau ngasih saya di bawah 50. Saya nggak akan terima dia. Kasih tahu dia. Dia sudah ngomong mau kasih 50 juta. Tapi kalau di bawah itu, saya tangkap dia nanti.”

Yang juga menarik, Kajari juga menjelek-jelekkan polisi lantaran cemburu tidak dapat uang itu tadi. “Jangan baik sama polisi. Kejaksaan lebih hebat geberakannya dari
polisi kalau soal korupsi. Kita lebih pintar dari polisi. Polisi itu
bodoh semua,” katanya.

Masih kurang, Kajari juga menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak takut siapa pun, tetapi terkesan sangat takut dengan Tuhan. “…saya tidak takut sama siapapun. Saya itu takutnya hanya sama Tuhan…” Kesan saya, tuhannya si Kejari ini sepertinya ngajarin kekerasan dan korupsi, dan si Kejari ini tampaknya taat betul sama tuhannya

———-

Beberapa waktu yang lampau, saya pernah menulis tentang budaya minta-minta bangsa, terkait dengan skandal Amin Nasution.
http://suaranurani.wordpress.com/2008/04/11/al-amin-nasution-fenomena-antara-kehormatan-dan-budaya-minta-minta/

Kini pun masalahnya sama. Mencak-mencak seperti anak kecil karena janji yang diberikan tidak ditepati. Hanya saja, “janji” itu bukanlah mengenai sesuatu yang halal. Kita bisa melihat betapa murahnya harga diri si Kejari. Hanya bernilai 30 juta, yang saya hitung dari 50 juta (janji) – 20 juta (yang diberi).

Memang sepertinya bangsa ini masih merupakan bangsa yang kehidupannya kekurangan. Bukan kategori Pra-sejahtera seperti kategori kesejahteraan rakyat ala Menko Kesra. Yang tabungannya ratusan ribu pengin punya jutaan, yang tabungannya jutaan pengin puluhan juta, yang puluhan juta pengin ratusan, yang ratusan pengin milyardan, yang milyardan pengin puluhan milyard, dan seterusnya.

Kehidupannya kekurangan terus, terlepas dari masalah sejahtera atau bukan. Kurang banyak, kurang kaya dibandingkan sama orang lain. Serakah. Ironisnya, dengan fakta bahwa sebagian besar pejabat negeri maupun swasta melakukan korupsi, artinya sebagian besar moral bangsa ini memang sudah rusak.

——–

Fenomena Icon Padi dan Kapas.

Sewaktu muda, saya pernah dinasihati oleh Ayah. Gara-garanya, saya dipandang oleh beliau sebagai sosok yang “pelit” menyumbang saudara. Padahal, ya, gaji bulanan saya yang waktu itu belum lama kerja memang hanya cukup untuk makan saja. Salah saya memang, karena tidak pernah terbuka soal tabungan pada beliau. Tapi tindakan saya itu juga karena Ayah yang mengajari saya, agar jangan gampang-gampang nunjukkin tabungan dan gaji ke orang lain, walaupun famili sendiri. Saya saja, sampai sekarang tidak pernah tahu berapa gaji dan tabungan beliau.

Terlepas dari itu, Ayah memberikan wejangan yang saya ingat terus sampai sekarang.

“Jadi orang itu, jangan mengidolakan sesuatu berlebihan.” “Iya, nanti kalau nggak keturutan, jadi stress, … sudah tahu.” jawab saya. “Bukan itu, … justru kalau kamu sampai mencanangkan dan mensimbolisasikan sesuatu di otakmu berlebihan, nanti justru kamu nggak akan pernah puas. Imajinasi di otak itu selalu lebih indah dari kenyataan. Kalau berlebihan, kamu akan selalu merasa keinginanmu itu belum tercapai, padahal sudah…”

Kini setelah saya membaca banyak topic psikologi, baru saya sadar apa yang dimaksud beliau sebagai “mengkultuskan” atau “ikonifikasi”. Icon atau simbol yang dipajang manusia dalam kehidupannya sehari-hari dimaksudkan sebagai arah atau panduan dalam meniti hidup. Icon, biasanya erat hubungannya dengan semboyan atau moto. Sayangnya, ikonifikasi yang berlebihan akan menyebabkan sugesti di bawah sadar secara terus menerus bahwa ikon itu masih belum tercapai.

Kalau ada orang yang mengidamkan mobil ketika belum ada uang, ketika rejeki mengalir ia tidak akan berhenti gonta-ganti mobil sampai dapat apa yang dicita-citakannya. Padahal, kalau dirunut kebelakang, fungsi mobil yang ia beli selama ini bisa-bisa sama saja. Cukup buat ngangkut keluarga dan barang belanja, tongkrongannya pun kurang lebih sama. Justru pemborosan yang dihabiskan lebih banyak yang lebih baik digunakan untuk hal lain. Hal yang sama terjadi pada handphone dan barang-barang lain.

Bentuk senapan AK-47 terdapat di bendera Mozambique sebagai simbol “terima kasih” bahwa AK-47 ikut andil dalam kemerdekaan Mozambique. Ironisnya, rasa terimakasih yang disimbolisasi sedemikian rupa menyebabkan rakyat Mozambique  terpatri pada AK-47 itu. Buntutnya, kemerdekaan Mozambique tidak pernah lepas dari hari-hari penuh kekerasan dalam penyelesaian konflik.

Negara Komunis, misalnya, selalu menyertakan simbol Palu Arit (Palu dan Sabit) di benderanya. Itu mungkin yang menyebabkan sistem pemerintahan komunis berwatak “keras”.

Saya jadi teringat pada Padi dan Kapas, simbol yang dilekatkan oleh para Founding Father kita untuk mengingatkan rakyat Indonesia pada saat jaman kemerdekaan untuk mengejar “kesejahteraan”. Hampir semua logo instansi Indonesia melibatkan padi dan kapas.

Tanpa bermaksud melecehkan simbol Padi dan Kapas, gejala sindrom ikonifikasi mungkin terjadi: rakyat Indonesia begitu mendambakan dan mengidam-idamkan “kesejahteraan”. Bahkan, rakyat Indonesia sekarang pun masih saja menuding dirinya “kekurangan” dalam topik pembicaraan sehari-hari. Padahal, prosentase rakyat yang pra sejahtera kini jauh lebih kecil dibandingkan dengan rakyat yang sejahtera keatas. Setidaknya dibandingkan dengan jaman kemerdekaan dulu.

Hal inilah yang mungkin menimbulkan psikosomatis (hipnosis sugesti reflektif di alam bawah sadar kita masing-masing) untuk berkata “Aku ini nggak punya duit ….” dalam percakapan sehari-hari. Nggak punya berapa, maksudnya? Nggak punya sejuta, atau nggak punya semiliar? Atau nggak punya setriliun? Inilah yang memicu mengapa banyak terjadi korupsi, … karena merasa hidupnya serba kekurangan terus-menerus. Kekurangan, menurut definisinya sendiri.