Beberapa tahun setelah peristiwa Bom Bali II di tahun 2004, saya pernah menulis email terbuka kepada beberapa akademisi, forum, media massa, dan beberapa situs resmi yang terkait dalam upaya pemberantasan terorisme. Isi email itu adalah mempertanyakan, bagaimana ‘nasib’ keluarga dan orang-orang dekat (baca: teman dan tetangga satu kampung) dari teroris yang telah berhasil dibekuk polisi.

Saya tidak menulis dalam rangka bersimpati pada mereka. Saya menulis tentang bahaya laten terorisme dan radikalisme yang kemungkinan besar ‘ditinggalkan’ oleh sang ayah yang tertangkap. Seorang pria yang sekaligus seorang ayah tentu akan memimpin keluarganya dengan cara pandangnya. Bila ia memiliki ideologi yang ekstrim, besar kemungkinan bahwa istri dan anak-anaknya hidup dalam kubangan teori yang sama.

Hal ini kemudian terbukti melalui Amrozi cs. Seperti yang kita ketahui, sebelum dieksekusi, Amrozi, Muklas dan Imam Samudra tak henti-hentinya berpesan kepada istri-istri dan anak-anaknya tentang melanjutkan upaya ‘jihad’ ala mereka. Ketika dimakamkan kita dapat melihat sejumlah besar massa pendukungnya. Sebagian besar dari massa pendukung ini adalah tetangga dan orang di kampungnya.

Calon Teroris Baru yang lebih Potensial daripada Teroris aslinya

Saya melihat bahaya laten dari anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan ekstrim. Ketika besar dan berideologi sama, seorang anak dari Imam Samudra misalnya bisa memiliki motif yang sama melakukan teror (anti Amerika, berperang sebagai ‘mujahid’ dalam pandangannya sendiri), ditambah lagi dia memiliki seorang Patron yang dekat (ayahnya), dan rasa dendam (kepada siapapun yang memerangi ayahnya). Motif ini sangat kuat sekali, bahkan lebih kuat daripada sang ayah. Kondisi ini bahkan lebih vulnerable, lebih rentan dikorupsi dan dimanipulasi oleh sindikat teroris yang lebih besar lagi.

Kekhawatiran yang sama juga berlaku bagi istri yang ditinggalkan. Peran ibu yang tidak menjelaskan perilaku salah ayahnya kepada anak-anaknya dan bahkan mungkin mendorong anak-anaknya untuk berbuat serupa sungguh sangat berbahaya.

Demikian pula dengan komunitas di kampungnya. Sudah pasti orang-orang ini akan sholat bersama, berkumpul bersama, dan bertukar pikiran. Radikalisme mayoritas ini justru akan menggalang perkuatan pikiran (mind emphasizing) yang sulit sekali diberantas.

Upaya baru melawan Terorisme: Psikologi.

Sama seperti psikologi disalahgunakan oleh Noordin M. Top untuk ‘membengkokkan’ pemahaman orang-orang awam hingga mereka siap menjadi ‘pengantin’ bom bunuh diri, saya juga pernah menyarankan agar psikolog ikut terlibat dalam upaya memerangi terorisme.

Untunglah kini upaya-upaya yang sama tengah gencar dilakukan. Setahu saya psikolog Margudi W.P. dan bahkan kini Dr. Sarlito Wirawan juga ikut melibatkan diri dalam membina antek teroris yang divonis penjara. Beberapa pondok pesantren juga ikut melibatkan diri, bekerjasama dengan para psikolog mereka meluruskan kembali pemahaman yang sudah kadung keliru dianut.

Melalui blog ini saya menyerukan sekali lagi kepada semua pihak yang telah menceburkan diri dalam memerangi terorisme melalui soft-action ini untuk juga memperhatikan dan membina keluarga yang ditinggalkan.

Negara dapat memfasilitasi keluarga yang ditinggalkan untuk direlokasi dari sisi dana. Tindakan persuasif maupun koersif dapat dilakukan untuk memindahkan mereka dari kampung asal demi memutus mereka dengan komunitasnya. Pendampingan oleh lembaga atau yayasan dengan pendekatan psikologis dan agama perlu mutlak dilakukan agar keluarga ini menjadi netral. Pemberian identitas baru juga membantu agar komunitas yang baru tidak mengenali mereka dan mencap mereka sebagai keluarga teroris.

Pihak ponpes dan tokoh agama perlu memperhatikan daerah-daerah kantong radikalisme dan memberikan dakwah secara kontinyu mengenai ajaran-ajaran yang benar. Dengan kerjasama dari semua pihak, para kiai pesantren, psikolog, kepolisian, intelijen, dan masyarakat, niscaya pelan-pelan akar-akar dari terorisme dapat diredam pertumbuhannya.

Setelah mengikuti perkembangan di media massa selama beberapa hari, saya mulai memikirkan kerangka skenario: “Bagaimana caranya seorang aktor intelektual menjebak Antasari”. Metode kriminal ‘intelijen’ biasanya melibatkan multi-agen, dimana agen yang satu dengan yang lain tidak saling mengenal, atau mengenal tetapi diarahkan dalam kerangka skenario tertentu.

Mungkinkah Nasrudin adalah ‘key agent’ yang memang dirancang expendable untuk memutus rantai konspirasi? Bila iya, maka biasanya key agent terlibat dalam skenario utama (menjebak Antasari) dengan atau tanpa disadari karena key agent memiliki motif individu terhadap target, dimana dalam misinya selaras dengan kehendak konspirator.

Bila memang iya, maka kira-kira inilah yang terjadi menurut salah satu versi saya.
1. Mr. X atau kelompok X – yang selanjutnya saya sebut sebagai X saja adalah otak utama skenario besar pembunuhan Nasrudin dan plot untuk menggulingkan Antasari. X ini bisa jadi adalah pelaku korupsi yang cukup besar di Indonesia. Bukan tidak mungkin bahwa X adalah kelompok koruptor berjamaah yang cukup punya jabatan atau nama besar yang harus dipertaruhkan agar tidak terekspos luas.

2. Posisi X – seharusnya berada cukup dekat dengan Nasrudin. X bisa saja gabungan dari beberapa pejabat BUMN yang dipimpin Nasrudin, atau mantan direktur BUMN tersebut, atau beberapa pejabat penting yang terlibat dalam sindikasi korupsi BUMN itu.

3. X – merasa takut korupsinya terbongkar oleh Antasari dengan Nasrudin yang dijadikan saksi.

Sampai disini saya memiliki dua macam versi.
a. X memanipulasi kedekatan Antasari – Nasrudin terutama dengan fokus Rani. Situasi yang dimainkan oleh X cukup memancing kesalahpahaman antara Antasari dan Nasrudin hingga Nasrudin gerah dan mengancam akan membeberkan skandal Antasari. Setelah itu, X memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan rantai pembunuhan Nasrudin melalui agen-agen tertentu.

b. Nasrudin sebetulnya juga terlibat dalam skandal korupsi ini, hanya saja dia saat itu baru menjadi saksi. Ketika pembongkaran kasus mulai mendekatinya, X dan Nasrudin menjebak Antasari dengan menggunakan Rani untuk mendekati Antasari. Antasari merasa takut akan gangguan ini, maka dia minta perlindungan ke Kapolri. Nasrudin melakukan ini untuk menyelamatkan dirinya – tetapi malang, tanpa disadarinya kelompok X merancang pembunuhan atas dirinya untuk menggulingkan Antasari dan menutup jejaknya. Bisa jadi, Nasrudin adalah titik awal penyebab terciumnya korupsi di BUMN tersebut, itulah mengapa dia disingkirkan.

4. Ada orang yang berada di antara rantai Antasari (yang diduga sebagai otak) dan kelompok teknis eksekutor. Antara SHW dan WW bisa saja bertindak sebagai agen ‘deceptor‘ – atau pengalihan perhatian. Agen ini mengaku bahwa salah satu rantainya bersumber dari Antasari, dan biasanya adalah yang posisinya paling tidak membahayakan. Menurut kecenderungan saya, seharusnya polisi lebih aktif menilik hubungan antara Antasari dan SHW, karena dalam rantai ini SHW yang perannya paling jauh dari ‘instruksi membunuh’. SHW ‘hanya’ bertindak sebagai penyandang dana. Instruktor yang sebenarnya kepada WW bisa saja bukan dari SHW.

5. Agen deceptor biasanya dijanjikan ‘perlindungan’ oleh anggota kelompok X yang masih aktif berwenang, dalam artian dia dijanjikan untuk tidak dihukum seberat-beratnya. Ini mirip dengan kasus Munir, dimana Polycarpus bisa disebut sebagai kunci, tetapi ‘tidak terbukti’ dan kalaupun terbukti hukuman yang dijatuhkan relatif ‘ringan’.

Dari seluruh tulisan ini, secara pribadi saya lebih memilih skenario 3b sebagai salah satu varian yang paling masuk akal dalam kerangka berpikir bagaimana Antasari terjebak.

Keganjilan pengusutan kasus Antasari semakin kuat saja. Setelah pagi ini diperiksa polisi, Antasari resmi dinyatakan tersangka oleh kepolisian. Tetapi ada hal-hal yang aneh seharian ini.

1. Kejaksaan mengumumkan status Antasari sebagai tersangka lebih dahulu daripada kepolisian. Ini aneh, karena kejaksaan tidak mempunyai kewenangan terhadap pengumuman status seorang tersangka. Kejaksaan telah melanggar wewenang kepolisian, dan tampak kejaksaan ‘antusias’ sekali dalam menyatakan Antasari sebagai tersangka.

2. Selang beberapa jam setelah dinyatakan resmi sebagai tersangka, TransTV malam hari menayangkan kisah Antasari dan kasus Nasrudin. Disitu lengkap digambarkan diagram struktur kerja mulai otak pelaku dan eksekutor. Padahal, kepolisian masih menyidik kasus ini. Belum pasti pula posisi Antasari pada rantai diagram kerja yang digambarkan TransTV. Pendapat saya, ini memang mungkin suatu konspirasi besar yang melibatkan suap aparat-aparat penegak hukum, pembunuh bayaran, dan lebih buruk lagi … media massa ??? Betapa tidak, sejak awal berita di televisi sudah mengarahkan opini publik bahwa Antasari adalah otak pelaku pembunuhan. Asas praduga tak bersalah sama sekali tidak dijunjung. Hari ini saya sengaja melihat beberapa koran di Indonesia secara simultan dan yang mengejutkan justru di koran daerah berita ini dikupas secara netral. Beberapa koran lain (dan bahkan televisi) begitu getol membuat pemberitaan yang mengarahkan pendapat publik bahwa benar memang Antasari yang menjadi dalang intelektual kasus ini.

3. Blog Rani diungkap dengan getol di TV. Teman-teman Rani diwawancarai. Kesan dari interview menunjukkan Rani bukan orang yang gaul. Tertutup dan berkesan ‘aneh’. Tapi, blognya ada dan dari tayangan sekilas berkesan sangat ekstrovert menjelaskan tentang dirinya. Lebih aneh lagi, karena biasanya orang menulis tentang dirinya di friendster, facebook, dan sejenisnya. Buah pikir dan karya tulis dipublish di blogspot, wordpress, dsb. Adalah modus operandi yang minor untuk menuliskan ‘tentang saya’ di blogspot. Apakah blog ini otentik milik Rani? Sangat dipertanyakan. Toh, media massa tidak peduli. Seolah melupakan rakyat yang kritis, media terus saja membuat versi mereka sendiri.

4. Isi dari blog Rani hanya ditulis pada satu masa, yaitu November 2008. Mungkin bisa menjadi acuan bahwa di sekitar waktu ini plot konspirasi dimulai, dan blog ini dibuat ’sekedarnya’ sebagai alibi. Pembuat blog tidak memperhatikan detil-detil forensik, dimana blog ini kelihatan dibuat asal jadi dan tidak praktis, dan dipertanyakan keotentikannya.

Mengerikan sekali. Secara psikologis, saya tidak melihat motif Antasari dalam kasus ini. Ditengah kesibukan KPK memberantas para curut (red:tikus, seperti bahasa Bang Tigor) negara ini, Ketua KPK mestinya tengah pusing memikirkan langkah-langkah menjerat koruptor. Hal ini beralasan, mengingat KPK adalah salah satu organisasi di negara ini yang benar-benar bekerja demi rakyat. Kalau dibandingkan dengan kinerja DPR, kalah jauh sekali!

Jadi kalau alasannya cuma masalah asmara, kok saya nggak yakin Antasari sampai berbuat demikian. Karena dendam yang berbuntut pembunuhan biasanya melalui proses deep thought, deep consideration, pemilihan modus dan pematangan rencana. Baru memilih orang yang dipercaya untuk melakukan eksekusi. Itu menguras waktu dan tenaga, bahkan untuk seorang psikopat sekalipun. Bila bukan seorang psikopat, waktu dan tenaga yang tersita bahkan lebih banyak lagi karena dirintangi oleh konflik batin.

Masa sih, Antasari masih punya waktu ngurusin persoalan-persoalan sepele seperti asmara?

Kasus kriminal yang bertendensi politik selalu terjadi dalam konteks ‘penggulingan posisi’ di berbagai negara. Di Indonesia sendiri kasus ini sudah terjadi beberapa kali. Kasus Munir misalnya. Selalu menarik mencermati kasus-kasus seperti ini di Indonesia, karena kasus ‘made in Indonesia’ selalu punya ciri khas: mau menciptakan skandal tetapi kurang sabar dalam persiapan.

Ketika kasus Nazruddin terjadi dan kini tengah menyeret nama Antasari Azhar, pada saat yang sama kini tengah muncul RUU Antikorupsi yang baru yang tengah digodok oleh DPR.

Tidak seperti RUU Antikorupsi sebelumnya, RUU baru ini justru melemahkan posisi KPK sebagai komisi yang paling ditakuti anggota DPR saat ini. RUU ini juga dituding memperbesar peluang seorang koruptor untuk bebas dari jerat hukum.

RUU Antikorupsi yang baru antara lain berisi tentang:

1. Penyidikan dan proses penuntutan tidak lagi hanya wewenang KPK, melainkan polisi dan jaksa juga. Padahal, kedua lembaga inilah yang sejak jaman Orde Baru sudah diberi kewenangan untuk menangkap dan menjerat koruptor, tetapi toh hasilnya nol besar. Pemberian wewenang kembali kepada kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi justru akan membuka peluang kedua lembaga ini untuk ‘kong kalikong’ dengan sang koruptor.
2. RUU Antikorupsi yang baru sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik hukuman untuk tindakan tertentu. Artinya, bisa saja seorang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi miliaran rupiah hanya dihukum penjara 3 bulan minus masa tahanan.

Tak ayal, RUU ini dituding dirancang oleh sekelompok elit pejabat negara yang tengah ketakutan untuk menghindarkan diri dari jeratan KPK. Lantas apa hubungannya dengan kasus Antasari – Nazruddin?

Ya, mudah ditebak. Mungkin pembunuhan Nazruddin bukanlah tentang kriminal biasa seperti yang tengah didengungkan media saat ini. Media massa kini tengah menggiring opini publik seolah-olah kasus Nazruddin adalah kasus pembunuhan biasa (asmara).

Antasari pernah berkata bahwa hubungannya dengan Nazruddin cukup dekat, dan bahkan Nazruddin adalah informan KPK yang berharga dan perlu dilindungi. Mungkinkah Antasari tengah dijebak?

Ditengah fakta bahwa Nazruddin adalah bukan sosok monogami (istrinya dua, dan dalam kasus yang menyebabkannya terbunuh ada lagi satu nama wanita lain yang juga berhubungan dengan Antasari) maka pembunuhan ini dapat dibiaskan menjadi persoalan cemburu dan personal. Padahal, eksekutor dan perencana pembunuhan ini bisa saja memanfaatkan momen ini untuk menembak Nazruddin agar Antasari seolah-olah menjadi dalang pembunuhan ini. Dengan demikian Antasari tidak akan fokus lagi dalam memimpin komisi yang paling ditakuti oleh koruptor ini, dan KPK akan kehilangan salah satu informannya yang berharga.

Seperti yang saya katakan dalam paragraf pertama artikel ini, skenario menjebak Antasari mungkin saja tidak tercium dengan sedemikian mudahnya, tetapi harusnya kita melihat fakta bahwa ada proses penyusunan RUU Antikorupsi yang tengah berjalan paralel dengan kasus ini. Kok bisa kebetulan begitu?

Memang, … otak penyusun skandal ini terkesan kurang sabar …

Mungkinkah KPK memang tengah digembosi?

Setelah bungkam selama musim kampanye legislatif, kini saya ingin mengomentari hasil pemilu legislatif 2009 ini.

Hasil quick count yang diperoleh dari 3 lembaga survey independen yang bekerjasama dengan KPU menunjukkan bahwa Partai Demokrat unggul dalam Pemilu legilatif kali ini, diikuti oleh PDIP dan Golkar di tempat kedua dan ketiga. Khusus untuk tempat kedua dan ketiga ini masih bisa bertukar tempat karena perbedaan suara yang tipis (kurang dari 1%), sedangkan toleransi akurasi quick count biasanya adalah sebesar 1%.

Tetapi kita juga harus sadar bahwa di dalam Pemilu kali ini ada pula pemenang lain, yang bahkan mengungguli suara Partai Demokrat dengan telak (nyaris dua kali lipat), yaitu Partai Golput.

Jumlah golput dalam pemilu kali ini masih dalam perhitungan, tetapi dari hasil prediksi menyatakan bahwa angkanya mencapai lebih dari 30%, dan bahkan nyaris menyentuh 40%.

Tingginya golput selain disebabkan oleh rakyat yang sengaja tidak memilih suaranya juga disebabkan oleh ketidakprofesionalan kinerja KPU dan KPUD. Tercatat sejumlah masalah seperti:
- DPT yang tidak valid. Ada penggelembungan DPT, dan ada pula pemilih tetap yang sudah expired (sudah meninggal).
- Kurangnya sosialisasi formulir A5, sehingga banyak sekali tenaga kerja mobile (yang berpindah tempat), mahasiswa dari luar daerah, dan penduduk lain tidak bisa mencontreng karena tidak mendapatkan surat suara.
- Minimnya fasilitas KPU di rumah sakit – rumah sakit, sehingga banyak pasien tidak bisa ikut mencontreng. Hal serupa juga terjadi di lapas-lapas.
- Banyak surat suara yang salah distribusi, sehingga menimbulkan kisruh dan pencoblosan ulang.
- Banyak surat suara yang salah, dan nama caleg tidak tercantum.
- Pemilu dilakukan menjelang hari raya, sehingga ikut memberi stimulus para pelaku golput dengan alasan lebih baik dimanfaatkan untuk berlibur.

Kinerja KPU dan KPUD yang amburadul ini mungkin disebabkan karena carut-marutnya proses seleksi caleg. Dapat dimaklumi bahwa dengan 38 partai dan 6 partai tambahan lokal dari Aceh, tugas KPU menyiapkan format – format standar dan mekanismenya bukanlah hal yang mudah. Apalagi dengan adanya caleg-caleg yang berbeda-beda di tiap daerah, menyebabkan unifikasi format menjadi mustahil.

KPU dan KPUD yang sudah overload masih juga direcoki oleh faktor non teknis lainnya. Banyak caleg yang berusaha memanipulasi data dan tidak tertib administrasi. Hal ini tentu saja kian memberatkan beban kerja KPU.

Kendatipun demikian, memang tidak ada alasan bagi KPU sebagai organisasi tunggal penyelenggara perhelatan besar nasional untuk mencari pembenaran atas ketidakprofesionalan ini. Seyogyanya KPU harus lebih bekerja keras menyongsong pilpres yang akan datang. Klarifikasi KPU juga secara etika diperlukan karena telah ikut serta dalam menyumbang ketidakvalidan hasil pemilihan kali ini. Bagaimana tidak valid bila surat suara kosong melebihi pemenang pemilu sendiri?

Tidak percaya caleg

Golput sendiri ditengarai karena rakyat (yang sengaja memilih golput) sudah muak dengan janji-janji semu dari para caleg. Memang, pemilu kali ini bagai ajang pemilihan calon koruptor baru.

Hampir semua orang terjebak bahwa perjuangan caleg menjadi anggota legislatif terpilih adalah sebuah cita-cita. Mereka berjuang habis-habisan demi ambisi terpilih oleh rakyat. Bila terpilih, so what? Apakah hal ini dianggap sebagai suatu keberhasilan dan kesuksesan? Apanya yang sukses? Sukses karena jalan makin lebar menuju kekayaan?

Seharusnya para caleg terpilih semakin rendah hati menyadari bahwa beban untuk mengabdi sudah diletakkan di pundaknya. Kesuksesannya belum terbukti. Yang ada hanyalah jalan yang merentang makin panjang di depannya. Kesuksesan sejati seorang anggota legislatif adalah apabila ia mampu membawa aspirasi rakyat dan membuat perubahan lebih baik demi rakyat.

Para caleg yang belum terpilih, tidak perlu kecewa. Bila memang motivasi menjadi caleg murni karena pengabdian kepada bangsa dan negara, masih banyak jalan lain dalam melayani masyarakat. Tapi bila memang motivasinya hanya mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, ya memang pantas prediksi bahwa 5% caleg gagal akan menjadi gila.

Ketika mencari beberapa artikel terkait dengan pelaksanaan eksekusi trio teroris pelaku bom bali 1, saya berhenti pada sebuah artikel di detikNews. http://www.detiknews.com/read/2008/11/09/112244/1033864/10/dorce-hadiri-pemakaman-imam-samudra

Saya agak heran, karena kebanyakan pendukung trio bomber ini adalah kaum garis keras (yang menurut saya sama berpotensinya untuk menggulingkan NKRI dan merongrong pemerintah), tapi toh, orang berdoa tidak ada salahnya.

Yang membuat saya tertegun adalah pernyataan terakhir di artikel tersebut, yang dikutip dari pernyataan Dorce yang menyatakan bahwa saat dimintai penjelasan mengenai tujuan kedatangannya, Dorce hanya
menjawab,”Innalillahi Wa Innalillahi Roji’un. Sudah pasti masuk surga.”

Pernyataan Dorce: “Sudah pasti”, mengindikasikan bahwa Dorce juga sepaham dengan pola pikir jihad ala Amrozi cs, dimana membom 202 turis di Bali dan mencederai permanen 305 korban lainnya adalah tindakan halal, sah, dan dibenarkan oleh Allah. Padahal, sebagian besar kalangan muslim Indonesia ikut mengecam tindakan itu sebagai pencemaran nama baik Islam. MUI bahkan menyatakan bahwa tindakan Amrozi cs bukanlah jihad dalam pengertian Islam sebenarnya.

Dorce, … bila berita itu benar, apakah kau memang sepandangan dengan para teroris?

Menyongsong detik-detik akhir hidup trio Bali Bomber, Pemerintah khususnya pihak-pihak intelijen seharusnya telah mampu mengidentifikasi kelompok-kelompok ekstrimis yang berpotensi menyebabkan tindakan makar dan pemberontakan terhadap NKRI dan mengisolasinya.

Di tengah emosi masyarakat yang terbagi dua antara pro dan kontra, Pemerintah seharusnya tidak menutup sebelah mata bagi dunia terorisme di Indonesia. Terorisme – dalam hal ini yang sehaluan dengan tindakan trio bomber dengan mengatasnamakan Islam – seharusnya sudah harus dipahami bahwa ada dogma khusus yang memotivasi tindakan-tindakan ini. Dogma ini telah tersebar, dan potensi seseorang menjadi teroris menjadi lebih besar dengan menerima dogma ini lewat lembaga-lembaga pengajaran yang telah terkontaminasi oleh oknum-oknum teroris.

Kita dapat melihat bahwa telah ada sejumlah pihak yang simpati terhadap Amrozi cs. dengan mewakafkan tanahnya untuk pemakaman mereka. Wakaf tanah adalah niatan baik yang dapat dikategorikan sebagai amal, tetapi lain halnya bila tujuan dari wakaf ini adalah mendirikan Taman Makam Mujahid Indonesia. Ada kesan bahwa pewakaf setuju dengan tindakan Amrozi cs. dan berniat melestarikan dan mengkultuskannya.

—-
Komparasi dengan G30S/PKI

Ketika berhasil menggagalkan pemberontakan PKI di tahun 1965, Pemerintah langsung menyatakan bahwa PKI dan segala ormasnya adalah organisasi terlarang. Ajaran komunis adalah ajaran yang terlarang di seluruh tanah air. Bahkan, saking kerasnya pemerintah bereaksi terhadap kekejaman peristiwa G30S/PKI, rakyat pun seolah ‘jera’. Nyaris tidak ada lagi kegiatan sekecil apapun yang berkaitan dengan komunisme. Bahkan wacana komunis dalam kurikulum pendidikan di sekolah pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui kontrol pemerintah yang ketat. Ada kesan bahwa Pemerintah melekatkan stigma bahwa komunis identik dengan Tidak Bertuhan (atheis), dan keji. Ini tampak dari pengetahuan dan tanggapan masyarakat awam pada umumnya tentang apa itu komunisme.

Senada dengan itu, kekejaman yang dilakukan oleh Amrozi cs. di abad modern ini benar-benar mencengangkan. Bagaimana mungkin tiga orang mengotaki pembunuhan 202 orang dan melukai ratusan lainnya (sebagian besar cacat permanen). Bagaimana bila ada 1000 Amrozi – Amrozi lain, yang kini masih berstatus ‘pendukungnya’.

Jika Pemerintah bisa bersikap keras dan tegas sebagaimana dilakukan oleh Mayjen Soeharto di tahun 1966 dulu, niscaya gerakan merongrong kewibawaan Pemerintah bisa ditekan kembali. Satu-satunya hal yang saya lihat dari pemerintahan kini adalah suatu ketakutan untuk bertindak, karena organisasi makar ini mengatasnamakan agama tertentu. Pemerintah terlalu hati-hati dalam bertindak, karena takut akan menyinggung keyakinan agama tertentu, dalam hal ini kaum Muslim pada umumnya.

Seharusnya Pemerintah tidak perlu takut, karena organisasi-organisasi legal Islam seperti MUI telah menyatakan sikap bahwa jihad ala Amrozi bukanlah jihad yang sebenarnya dalam pengertian Islam. Demikian pula pendapat tokoh-tokoh Islam Indonesia seperti Gus Dur dan Prof Quraish Shihab.

Yang membuat Pemerintah pantas berhati-hati adalah karena gerakan ini nyata terlihat telah bergerilya jauh sebelum peristiwa Bom Bali I. Apa yang tampak di Legian 12 Oktober 2002 adalah buah dari kelengahan pemerintah pasca pergantian tampuk kepemimpinan Pak Harto lewat reformasi. Pak Harto, dengan pengalaman membasmi PKI tahun 1966, tahu betul siapa teman dan siapa lawan. Kini dengan hilangnya informasi pasca reformasi, Pemerintah bakal mendapat kesulitan karena beberapa dari tokoh-tokoh masyarakat dan negara bahkan sudah teracuni dengan ideologi ini dan mampu berpotensi memobilisasi massa dan memperkeruh suasana.

Yang jelas, Pemerintah tidak boleh gegabah, tapi juga tidak boleh diam saja melihat satu demi satu tokoh radikal yang dikultuskan masyarakat bermunculan dan mendengungkan gerakan radikal. Bila itu dibiarkan terjadi, niscaya suatu waktu akan meletus bom yang lebih dahsyat dari Bom Bali, yaitu bom kudeta, di saat NKRI terancam keselamatannya. Saat dimana rakyat diuji kesetiaannya terhadap Pancasila. Semoga saat itu tidak pernah terjadi.

Jadi ingat ketika saya pernah punya hamster betina. Setelah lama si hamster hidup sendiri, saya berniat membeli pejantan agar punya bayi hamster yang lucu-lucu. Selang beberapa hari, seekor pejantan saya ‘perkenalkan’ ke hamster betina saya. Welah dalah … baru beberapa menit, pas saya tangkap dan balik, ternyata kelamin si jantan ‘membengkak’ dan merah ….. hehehe ….

—————-

Jadi ingat juga dengan UU Pornografi. Seorang rekan blogger menulis tentang disahkannya UU Pornografi ini dan mengutip artikel saya ( http://zulfikarfahd.wordpress.com/2008/10/30/lets-curse-porn-bill-and-its-drafters/#comment-27 ). (btw, thanks )

Di artikel itu, zulfikar menulis “UU ini tidak hanya merendahkan PEREMPUAN yang dianggap sebagai ‘pembangkit birahi’, tetapi juga LAKI-LAKI yang dianggap suka terangsang sembarangan, seperti hewan!“

Memang sama persis!

———-

Pernah saya menulis tentang hakekat ‘masuk surga’, yang artinya adalah pencapaian kesempurnaan diri secara batiniah. Semua agama saya rasa mengajarkan ini. Buddha mengajarkan Bodhi melalui pertapaan, Hindu pun demikian, Islam juga mengajarkan tentang puasa terutama di bulan Ramadhan, Kristen (termasuk Katolik) juga mengenal puasa.

Dalam hal berpuasa, yang bernilai di mata Tuhan adalah bagaimana perilaku kita terhadap godaan. Kemuliaan seorang manusia terletak pada kebijaksanaannya menilai dan berlaku di dalam segala situasi.

Misalnya dalam hal makan. Hewan akan makan begitu merasa lapar. Manusia, mampu menahan lapar. Bahkan, dalam kondisi tertentu – termasuk saat berpuasa – makanan di depannya pun tidak akan dimakan.

Hewan, serupa hamster saya tadi, ketika melihat betina langsung ‘on’. Langsung ditubruk dan disergap dengan nafsunya. Manusia, tentu yang dikaruniai akal budi, tentu saja tidak diharapkan bersikap seperti itu. Manusia, seharusnya melakukan hubungan seks dengan bijaksana, tidak asal-asalan seperti hamster saya.

Tapi, kenyataannya, banyak pihak yang merasa bahwa dirinya (dan manusia lainnya termasuk yang tidak sepaham dengan mereka) adalah makhluk serupa hewan yang mudah sekali terangsang sembarangan. Mirip hewan. Maka demi agar ‘pejantannya’ tidak terangsang sembarangan, dienyahkannya sang betina atau ditutupinya rapat-rapat. Jadilah UU Pornografi, yang secara implisit, merupakan produk hukum yang menginterpretasikan bahwa manusia adalah hewan dan untuk meninggikan derajatnya maka perlu diterapkan selembar peraturan ini.

————–

Jadi ingat pula ketika sejumlah massa di beberapa daerah menolak UU ini. Jelas, mereka tidak terima dianggap seperti hewan, karena mereka telah memiliki kebijakan tersendiri. Mereka telah mampu bersikap seperti manusia dan menguasai nafsunya. Misalkan, di pantai Bali, banyak turis bule berbikini (bahkan ada yang topless) tetapi bila Anda perhatikan tak ada satu pun penduduk lokal yang peduli. Pemandangan itu sudah terlalu biasa di Bali.

Ada pula kelompok yang setuju diadakannya UU ini. Ada pula kelompok yang begitu reseh, ketika melihat wanita mengenakan busana tank top, celana pendek dan sepatu hak tinggi. Baru segitu aja udah ‘on’.

Lepas dari topik ini, ada pula kelompok masyarakat yang bahkan menghancurkan rombong pedagang kaki lima dengan alasan “tersinggung”, karena “saat itu adalah bulan puasa”.

Menahan hawa nafsu adalah suatu bentuk kemuliaan. Menahan nafsu dengan meniadakan godaan bukanlah hal yang mulia menurut saya. Bagaimana mau menahan nafsu, wong godaannya aja nggak ada? Di dalam Islam sendiri juga jelas disebutkan tentang hakekat puasa adalah menahan hawa nafsu, bukan menghilangkan penyebab nafsu.

Dan yang memperoleh pahala tentunya adalah orang yang berhasil mencapai kemenangan batiniah dengan menahan hawa nafsu. Bukan yang menghilangkan penyebabnya.

Orang tua, seyogyanya dihormati. Setidaknya demikianlah warisan budaya Indonesia. Dihormati, karena layaknya yang lebih dahulu lahir berarti lebih banyak belajar. Lebih bijaksana.

Mungkin paragraf saya benar bila tahun Masehi ini mundur 1000 tahun kebelakang. Tahun dimana nyaris seluruh bangsa ini goblok dan mungkin hanya satu dari sepuluh ribu penduduk yang pintar. Tapi ini abad 21, pendidikan berkembang sedemikian pesat sehingga orang tua pun, bila berhenti meningkatkan kualitas wawasan, akan tertinggal. Sehingga, penghormatan kepada orang yang lebih tua hanya berhenti kepada masalah usia, bukan kebijaksanaan. Suatu alasan yang tidak relevan untuk dihormati.

Menarik mencermati debat Partai Bulan Bintang di TVOne 16 Oktober 2008. Di acara itu ditayangkan bahwa Partai Bulan Bintang berniat memperjuangkan Syariat Islam sebagai falsafah negara Indonesia. Ketika ditentang, juru bicara mengatakan “Dalam demokrasi Anda kan harus menghargai pendapat orang lain. Kami dari Bulan Bintang berpendapat begini…” dan “… kalau Partai Kristen mau bikin syariat Kristen silakan diperjuangkan …”

————-

Saya menyaksikan acara itu dengan perasaan muak. Si tua ini tampaknya tidak belajar apapun sepanjang kehidupannya, alias hanya nungguin waktu mati saja.

Demokrasi, merupakan kebebasan hak dalam berpendapat, tetapi demokrasi dilakukan dengan batas koridor tertentu. Demokrasi bukannya kebebasan yang kebablasan, seperti yang sering terjadi di negara kita. Demokrasi memiliki batas hukum, batas norma, batas etika, dan batas hak dengan orang lain yang hidup di sekitar kita.

Demokrasi bukan berarti saya boleh jadi Lurah karena saya mau semata. Demokrasi bukan berarti saya boleh serobot tanah milik orang di sebelah rumah saya. Demokrasi bukan berarti saya harus mengutuki orang yang tidak seagama dengan saya, atau memaksakan agama saya pada orang lain karena saya bilang agama saya paling benar. Demokrasi bukan berarti “Lho menurut gue gitu kok, demokrasi dong, hormati saya dong, ….lu mau ape?”

Kalau Partai Bulan Bintang mengajukan Syariat Islam, lalu saya mengajukan Partai Komunis, pasti saya akan ditangkap beramai-ramai oleh pihak berwenang. Pantaskah saya membela diri dengan alasan demokrasi?

Dalam konteks bernegara, mengganti falsafah negara adalah salah satu batas demokrasi yang tidak boleh dilanggar. Mengganti falsafah negara berdampak sangat luas. Jauh lebih luas dari yang mungkin dibayangkan si tua tadi. Pikirannya hanya terkotak kepada pendapatnya saja, yang menurutnya baik. Aspek lain sudah diluar pemikirannya. Negara Indonesia bisa terpecah menjadi berbagian-bagian.

Tidak ada satupun syariat boleh menggantikan Pancasila. Bukan syariat Islam, bukan syariat Kristen, atau syariat lain yang tidak mewakili seluruh elemen bangsa. Tidak ada satupun elemen bangsa yang boleh mengklaim bahwa dirinya lebih super dibandingkan elemen lain. Tidak ada pula elemen bangsa yang ingin direndahkan dengan produk Undang Undang yang subyektif yang tidak mewakilinya.

Kalau tidak seorangpun boleh mengganti negara dengan Komunis maka tidak seorangpun pula boleh mengganti Pancasila dengan Syariat Islam. Para pendiri bangsa sudah memikirkan masak-masak untuk menghilangkan 7 kata dalam piagam Jakarta. Itu proses pertimbangan yang bijaksana dan matang. Tidak untuk diacak-acak secara tidak bijaksana oleh generasi sekarang.

Demokrasi boleh jalan terus, tetapi mengganti Falsafah negara harus dikategorikan sebagai tindakan makar.

Ada yang menarik di berita TV kemarin. Hampir semua channel beramai-ramai menayangkan berita tentang rekaman suara percakapan telepon yang diduga milik Kajari Tilamuta Gorontalo Rahmadi.

Dalam percakapan itu Kajari mencak-mencak lantaran tidak mendapatkan upeti yang dijanjikan oleh seseorang yang diduga kepala dinas di Boalemo, Gorontalo. Dengan garang, Kajari mengatakan bahwa “…buat apa uang 20 juta itu untuk saya…” diikuti dengan “… saya tidak mau kalau diberi uang dibawah 50 juta ...”. Lebih lanjut lagi, “…janjinya kemarin 50 juta …” diikuti ancaman “…bilang sama dia, nanti saya tampar dia …“

Lho…lho…lho…..

“Apa sih susahnya ngeluarin duit. Ngasih 15 juta. Proyeknya miliar-miliaran. Handoyo kalau ngasih saya di bawah 50. Saya nggak akan terima dia. Kasih tahu dia. Dia sudah ngomong mau kasih 50 juta. Tapi kalau di bawah itu, saya tangkap dia nanti.”

Yang juga menarik, Kajari juga menjelek-jelekkan polisi lantaran cemburu tidak dapat uang itu tadi. “Jangan baik sama polisi. Kejaksaan lebih hebat geberakannya dari
polisi kalau soal korupsi. Kita lebih pintar dari polisi. Polisi itu
bodoh semua,” katanya.

Masih kurang, Kajari juga menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak takut siapa pun, tetapi terkesan sangat takut dengan Tuhan. “…saya tidak takut sama siapapun. Saya itu takutnya hanya sama Tuhan…” Kesan saya, tuhannya si Kejari ini sepertinya ngajarin kekerasan dan korupsi, dan si Kejari ini tampaknya taat betul sama tuhannya

———-

Beberapa waktu yang lampau, saya pernah menulis tentang budaya minta-minta bangsa, terkait dengan skandal Amin Nasution.
http://suaranurani.wordpress.com/2008/04/11/al-amin-nasution-fenomena-antara-kehormatan-dan-budaya-minta-minta/

Kini pun masalahnya sama. Mencak-mencak seperti anak kecil karena janji yang diberikan tidak ditepati. Hanya saja, “janji” itu bukanlah mengenai sesuatu yang halal. Kita bisa melihat betapa murahnya harga diri si Kejari. Hanya bernilai 30 juta, yang saya hitung dari 50 juta (janji) – 20 juta (yang diberi).

Memang sepertinya bangsa ini masih merupakan bangsa yang kehidupannya kekurangan. Bukan kategori Pra-sejahtera seperti kategori kesejahteraan rakyat ala Menko Kesra. Yang tabungannya ratusan ribu pengin punya jutaan, yang tabungannya jutaan pengin puluhan juta, yang puluhan juta pengin ratusan, yang ratusan pengin milyardan, yang milyardan pengin puluhan milyard, dan seterusnya.

Kehidupannya kekurangan terus, terlepas dari masalah sejahtera atau bukan. Kurang banyak, kurang kaya dibandingkan sama orang lain. Serakah. Ironisnya, dengan fakta bahwa sebagian besar pejabat negeri maupun swasta melakukan korupsi, artinya sebagian besar moral bangsa ini memang sudah rusak.

——–

Fenomena Icon Padi dan Kapas.

Sewaktu muda, saya pernah dinasihati oleh Ayah. Gara-garanya, saya dipandang oleh beliau sebagai sosok yang “pelit” menyumbang saudara. Padahal, ya, gaji bulanan saya yang waktu itu belum lama kerja memang hanya cukup untuk makan saja. Salah saya memang, karena tidak pernah terbuka soal tabungan pada beliau. Tapi tindakan saya itu juga karena Ayah yang mengajari saya, agar jangan gampang-gampang nunjukkin tabungan dan gaji ke orang lain, walaupun famili sendiri. Saya saja, sampai sekarang tidak pernah tahu berapa gaji dan tabungan beliau.

Terlepas dari itu, Ayah memberikan wejangan yang saya ingat terus sampai sekarang.

“Jadi orang itu, jangan mengidolakan sesuatu berlebihan.” “Iya, nanti kalau nggak keturutan, jadi stress, … sudah tahu.” jawab saya. “Bukan itu, … justru kalau kamu sampai mencanangkan dan mensimbolisasikan sesuatu di otakmu berlebihan, nanti justru kamu nggak akan pernah puas. Imajinasi di otak itu selalu lebih indah dari kenyataan. Kalau berlebihan, kamu akan selalu merasa keinginanmu itu belum tercapai, padahal sudah…”

Kini setelah saya membaca banyak topic psikologi, baru saya sadar apa yang dimaksud beliau sebagai “mengkultuskan” atau “ikonifikasi”. Icon atau simbol yang dipajang manusia dalam kehidupannya sehari-hari dimaksudkan sebagai arah atau panduan dalam meniti hidup. Icon, biasanya erat hubungannya dengan semboyan atau moto. Sayangnya, ikonifikasi yang berlebihan akan menyebabkan sugesti di bawah sadar secara terus menerus bahwa ikon itu masih belum tercapai.

Kalau ada orang yang mengidamkan mobil ketika belum ada uang, ketika rejeki mengalir ia tidak akan berhenti gonta-ganti mobil sampai dapat apa yang dicita-citakannya. Padahal, kalau dirunut kebelakang, fungsi mobil yang ia beli selama ini bisa-bisa sama saja. Cukup buat ngangkut keluarga dan barang belanja, tongkrongannya pun kurang lebih sama. Justru pemborosan yang dihabiskan lebih banyak yang lebih baik digunakan untuk hal lain. Hal yang sama terjadi pada handphone dan barang-barang lain.

Bentuk senapan AK-47 terdapat di bendera Mozambique sebagai simbol “terima kasih” bahwa AK-47 ikut andil dalam kemerdekaan Mozambique. Ironisnya, rasa terimakasih yang disimbolisasi sedemikian rupa menyebabkan rakyat Mozambique  terpatri pada AK-47 itu. Buntutnya, kemerdekaan Mozambique tidak pernah lepas dari hari-hari penuh kekerasan dalam penyelesaian konflik.

Negara Komunis, misalnya, selalu menyertakan simbol Palu Arit (Palu dan Sabit) di benderanya. Itu mungkin yang menyebabkan sistem pemerintahan komunis berwatak “keras”.

Saya jadi teringat pada Padi dan Kapas, simbol yang dilekatkan oleh para Founding Father kita untuk mengingatkan rakyat Indonesia pada saat jaman kemerdekaan untuk mengejar “kesejahteraan”. Hampir semua logo instansi Indonesia melibatkan padi dan kapas.

Tanpa bermaksud melecehkan simbol Padi dan Kapas, gejala sindrom ikonifikasi mungkin terjadi: rakyat Indonesia begitu mendambakan dan mengidam-idamkan “kesejahteraan”. Bahkan, rakyat Indonesia sekarang pun masih saja menuding dirinya “kekurangan” dalam topik pembicaraan sehari-hari. Padahal, prosentase rakyat yang pra sejahtera kini jauh lebih kecil dibandingkan dengan rakyat yang sejahtera keatas. Setidaknya dibandingkan dengan jaman kemerdekaan dulu.

Hal inilah yang mungkin menimbulkan psikosomatis (hipnosis sugesti reflektif di alam bawah sadar kita masing-masing) untuk berkata “Aku ini nggak punya duit ….” dalam percakapan sehari-hari. Nggak punya berapa, maksudnya? Nggak punya sejuta, atau nggak punya semiliar? Atau nggak punya setriliun? Inilah yang memicu mengapa banyak terjadi korupsi, … karena merasa hidupnya serba kekurangan terus-menerus. Kekurangan, menurut definisinya sendiri.