RSS

Korupsi, Pendidikan Korupsi, dan Hukuman Mati

12 Mei

Sepertinya hampir semua yang dilahirkan di negeri ini cukup familiar dengan kata K-O-R-U-P-S-I. Mereka tahu apa ‘korupsi’ itu, mulai dari bagaimana mengejanya, apa artinya, baik buruknya, manfaatnya, melanggar hukumnya, dan … yang terakhir – hukumannya.

Menarik untuk mencermati yang terakhir ini karena sebagai salah satu negara terkorup di dunia semua aspek politik, ekonomi, sosbud, hankam Indonesia sudah diracuni oleh tindak pidana yang satu ini. Ibarat virus komputer, virus sudah menyerang sistem sehingga tidak ada cara lain kecuali di-format ulang. Bila virus ini adalah virus biologis, maka sang penderitanya mungkin sudah berharap untuk mati dan dilahirkan kembali sebagai bayi yang bersih.

Pada jaman perang Vietnam ada anekdot yang beredar di Amerika. “Bila ingin membasmi komunisme di Vietnam, bunuh semua orang Vietnam.” Ini disebabkan komunisme yang sudah mendarah daging dan mengakar sebagai doktrin masyarakatnya waktu itu. Analogi dengan anekdot itu, perlukah kita dibunuh semua, agar bayi-bayi Indonesia yang masih murni tidak terpengaruh racun orangtuanya yang berperilaku korup? Apa yang harus dilakukan bila saja Ibu Pertiwi minta mati saja untuk dilahirkan lagi sebagai negara yang bersih?

Wacana tentang Pendidikan Korupsi yang terus bergulir menjadi sinyal jengahnya masyarakat Indonesia yang tidak (atau belum?) korup. Yang benci korupsi. Sistem ini, bila diterapkan sebagai kurikulum atau ekstra kurikulum (mirip Penataran P4) saya pandang sebagai suatu implikasi dan komplikasi berkembangnya kanker korupsi di Indonesia. Ibarat mendirikan peternakan tanpa pagar, kambing melangkah pergi, lalu kita letakkan alat pelacak di setiap kambing agar tahu kemana perginya. Langkah itu bisa dilakukan, tetapi mengapa tidak kita kerjakan sesuatu yang benar sejak awal?

Pendidikan Korupsi akan meminta waktu dan tenaga para siswa, yang lebih baik mengejar sesuatu yang lebih nyata. Seperti P4 dan Pancasila juga, yang sudah memakan anggaran APBN yang lumayan, tetapi tidak efektif pelaksanaannya. Masih ada saja warga Indonesia yang merugikan kepentingan umum, merampas hak orang lain, dan segudang pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan Indonesia. Alhasil, Pendidikan Korupsi buntutnya malah akan menjadi ‘ladang’ Korupsi baru dalam pengadaannya (karena pasti melibatkan biaya APBN dan tenaga kerja juga).

Sejatinya, korupsi adalah masalah moral. Indonesia sejak jaman dahulu kala sudah memiliki instrumen pendidikan moral melalui pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dulu. Tetapi apa artinya pendidikan 2 jam di kelas per minggu bagi anak bila sang ayah yang pejabat instansi melakukan korupsi dan belikan Playstation 3 untuknya? Kelak dia akan melakukan hal yang sama untuk anaknya pula. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga.

Kembali ke paragraf utama – Indonesia memiliki instrumen hukum juga yang saat ini tidak dipahami oleh pelaku korupsi karena tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Pelaku korup bisa bebas, atau dihukum ringan. Mungkin juga karena yang memvonis atau yang menuntut juga terlibat. Alih-alih menganggarkan biaya lagi untuk Pendidikan Korupsi dalam konteks formal, mari kita tegakkan dulu yang sudah ada tapi belum pernah ditegakkan. Hukuman.

Tanpa hukuman yang tegas korupsi kini sudah menjadi suatu Profesi. Jadi Koruptor. Bila Manajer suatu P.T bergaji 10 juta rupiah per bulan, Marketing MLM bisa mendapat passive income 30 juta rupiah per bulan dalam 3 tahun, personil kapal pesiar mendapat 300 juta rupiah setelah pelayaran 1 tahun, maka Pejabat Korup bisa mendapat 20 Milyar atau lebih dalam 5 tahun, 2 tahun menjabat + 3 tahun penjara? Alamak!!

Bicara masalah moral dan perilaku selalu menyinggung tentang Reward dan Punishment. Bila hukuman koruptor di negeri ini selalu ringan mustahil rasanya memberikan efek Pendidikan Korupsi secara konstan melalui praktek sehari-hari. Hukuman harus berat, diekspos semua media massa, dan diketahui semua lapisan masyarakat agar memberi pendidikan yang benar mengenai moral dan memberikan efek jera kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan si terpidana.

Bila kasus korupsi sudah parah dan mendarah daging, mungkin perlu diterapkan hukuman mati seperti di Cina. Hukuman mati memang ditentang oleh banyak pihak terutama Vatikan dan negara-negara Eropa karena faktor agama dan kemanusiaan, tetapi karena pemerintah juga akan menanggung beban memberi tempat dan makan kepada para terpidana selama di penjara seumur hidup (dan terpidananya juga bakal luar biasa banyak) menjadikan hukuman mati adalah solusi konvensional yang praktis dan efektif. Cina telah mengeksekusi ribuan orang sejak tahun 1998 ketika Presiden Jiang Ze Min memegang tampuk kekuasaan dan angka korupsi telah susut drastis dari populasi masyarakatnya yang korup yang berjumlah satu setengah milyar! Benar-benar suatu cara ampuh untuk mengendalikan penyakit di populasi yang besar.

Sebagai bangsa yang termasuk 5 besar penduduk terpadat di dunia, rasanya Indonesia perlu juga mengaplikasikan hukuman ini. Hukuman perlu dirancang sedemikian rupa hingga memberi efek jera. Di Cina, efek jera hukuman mati ditambah lagi oleh dana pelaksanaan hukuman yang harus ditanggung oleh keluarga terpidana. Bila masyarakat Indonesia memang lebih bandel dari masyarakat Cina, mungkin efek baru harus dipikirkan supaya dapat memberikan tekanan psikologis yang besar bagi keluarga dan kroni-kroninya. Harus pula ditambahkan bahwa yang telah dilakukan terpidana adalah merampas hak hidup rakyat yang lain untuk hidup makmur (bukan hanya layak). Merampas hak anak-anak bersekolah yang baik. Merampas hak mendapat tempat tinggal, dan ribuan hak yang lain. Tidak sedikit juga rakyat yang mati kelaparan akibat ulah tak langsung dari sang terpidana korupsi.

Tetapi hukuman juga harus dirancang untuk meminimalisasi error pada saat penyidikan hingga persidangan. Jangan sampai seseorang diseret dengan ancaman hukuman mati lalu penyidik mengatakan, “Anda bisa diancam hukuman mati lho. Nah, apa yang Anda bisa perbuat supaya saya bisa bantu Anda agar Anda tidak mati?”

Dengan mengajarkan masyarakat tentang korupsi dan menerapkan hukuman yang berat dan tegas bagi pelakunya, wacana Pendidikan Korupsi akan secara mantap mengendap dalam hati setiap insan Indonesia. Kalimat “Ibu ingatkan, jangan korupsi lho Nak, nanti kamu ditembak kayak Om itu lho di TV” mungkin akan melintas antar mulut orangtua dan telinga anak sehari-hari secara konstan dan kontinyu, yang pada gilirannya mengurangi secara signifikan beban negara akibat korupsi.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 12, 2008 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: