RSS

100 Tahun Kebangkitan Nasional: Quo Vadis Indonesia?

21 Mei

20 Mei 2008, kita merayakan 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Seabad yang lalu gerakan yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo bertujuan membangkitkan kesadaran bangsa untuk hidup lebih baik daripada sekedar menjadi koloni VOC. Merdeka. Bersatu untuk membangun masyarakat yang makmur yang mandiri.

Dibutuhkan 37 tahun sejak 1908 hingga Indonesia benar-benar merdeka di tahun 1945. Situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk menjalin komunikasi dengan mudah dengan segala macam jong (organisasi pemuda) yang berdiri di seantero tanah air. Transportasi yang sulit menyebabkan kesepakatan sederhana sekalipun memakan waktu bertahun-tahun. Belum lagi pengaruh pengawasan dari VOC yang besar, pengaruh Perang Dunia I dan II, dan invasi Jepang.

Di era abad 21 ini telekomunikasi dan transportasi yang canggih, mudah, dan makin murah membuat faktor jarak seolah mendekat. Kendala klasik negara besar kepulauan pun sudah bisa ditekan. Kemerdekaan juga sudah diraih 63 tahun yang lalu. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia masih menghadapi momok utama sejak 1908; masalah pendidikan dan kemakmuran.

Di era kebangsaan yang mulai luntur akibat ambiguitas masyarakatnya terhadap hegemoni pemerintahan dan sistemnya (yang lebih signifikan dalam ‘berebut kekuasaan’, ‘saling menjatuhkan’, ‘merugikan rakyat’ dalam alih-alih membangun negerinya), kata ‘Bangkit’ seolah menjadi istilah semu. Bangkit dari apa? Bangkit dari mana? Ya bangkit dari kemiskinan. Bangkit dari kebodohan. Tapi apa gerakan konkretnya?

Kalau dulu Dr. Wahidin membangkitkan bangsa dari kebodohan yang dibina Belanda, sudah selayaknya bangsa ini bangkit dari pembodohan yang dilakukan para elit politik yang ujung-ujungnya berakhir pada ‘memperkaya diri sendiri’. Sejak Pemilu Pertama 1955, bangsa kita seolah belum memilih jalan yang benar. Kampanye partai selalu ibarat kecap, semua nomor satu, tetapi hasilnya jauh panggang dari arang. Fenomena baru setelah reformasi adalah banyaknya partai gurem mendaftarkan diri ke KPU untuk menggalang dana demi kepentingan pribadi. Belum lagi ulah anggota parlemen yang berhasil duduk di kursi yang bikin UUD – Ujung-Ujungnya Duit.

Dalam suatu forum diskusi pernah saya melontarkan joke: “Bila Indonesia berjumlah 220 juta jiwa (waktu itu), dan jumlah anggota MPR/DPR adalah 1000 orang (waktu itu pula), rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4 orang, dan masa jabatan setiap periode adalah 5 tahun, maka diperlukan sedikitnya 275.000 tahun bagi bangsa ini untuk makmur, dengan asumsi pertumbuhan penduduk 0%, kecenderungan bahwa nyaris semua anggota parlemen korupsi, setiap keluarga pernah menempatkan satu anggotanya di parlemen, dan dia berhasil menyejahterakan keluarganya (4 orang)”.

Kalau 100 Tahun Kebangkitan Nasional lalu diselenggarakan secara super meriah sebagai wujud euphoria sesaat dalam mengenang ‘100 tahun’ secara emosional belaka dengan alasan membangkitkan lagi semangat kebangsaan yang mulai luntur, lalu saya bertanya dalam hati, “Kira-kira apa komentar Dr. Wahidin seandainya saja beliau masih hidup?” Dr. Wahidin, yang memiliki jiwa nasionalisme dan idealisme tentang mengangkat martabat bangsa dari keterpurukan hidup, tentu tidak membuat momen 20 Mei 1908 untuk sekedar ‘diperingati secara meriah’. Peringatan yang ironisnya dilakukan justru ketika tujuannya masih jauh dari tercapai. Jor-joran – banyak uang dihamburkan – ketika masih banyak dari negeri ini yang masih memikirkan biaya untuk makan esok hari, istri yang hamil tua, anak sekolah, dan orang sakit. Memahkotai segala penderitaan negeri dengan isu terkini: Pemerintah memutuskan mengurangi subsidi BBM yang kontroversial karena seharusnya masih ada hal lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi tekanan lonjakan harga minyak dunia.

Sembari masih bertanya-tanya kira-kira apa komentar Dr. Wahidin tadi bila masih hidup, saya jauh lebih menghargai apabila waktu, tenaga, dan APBN yang ‘dihamburkan’ untuk peringatan hingar-bingar tadi diganti menjadi suatu momen ,misalnya Presiden menerbitkan Inpres atau Keppres bahwa semua biaya studi siswa selama 9 tahun akan ditanggung negara (daripada sekedar ‘mewajibkan’ siswa 9 tahun tanpa biaya). Membuat program yang konkret tentang konsep pertanian modern untuk menggalang ketahanan pangan. Privatisasi BUMN yang merugi dan membebani baik negara maupun rakyat (seperti PLN misalnya), tetapi bukan dengan penguasaan korporat asing seperti yang sering dilakukan. Membuat amandemen UU KUHAP yang melegalkan hukuman mati terhadap koruptor seperti di Cina sebagai langkah konkret antikorupsi. Itu baru ‘Bangkit’ namanya.

Lalu dari mana uang untuk semua kebijakan pro-rakyat itu? Saya kira ada banyak jalan dan pos anggaran APBN untuk melakukan itu. Setidaknya kita tahu bahwa berhutang untuk membeli kail jauh lebih baik daripada untuk membeli ikan. Hutang semacam ini dulu pernah dilakukan Soeharto untuk membangun pertanian rakyat di era 1980 yang sayangnya kemudian dikorupsi. Setidaknya SBY bisa berbuat hal serupa, mencetuskan suatu pembangunan di bidang pendidikan, misalnya, sembari menjaga jangan sampai anggaran ini dikorupsi lagi tentunya.

Dengan makin tertekannya rakyat akibat isu kenaikan BBM saat ini, kadang saya bertanya dalam hati kecil ketika jutaan orang terharu dengan acara yang dihelat kemarin, sudah tepatkah kita bergembira di tengah keprihatinan ini. Sudah tepatkah kita menyelenggarakan acara supermeriah seperti itu? Apakah peringatan 100 Tahun harus identik dengan menghamburkan banyak uang? Apakah program konkret dari pemerintah untuk mendukung semangat 100 Tahun HarKitNas? Karena bila tidak, euphoria dan semangat yang didapat nantinya hanya akan pudar ditelan kepusingan akan biaya hidup sehari-hari dan perut yang keroncongan.

Apakah ini bentuk ‘pembodohan baru’, dimana kita diajak untuk membentuk suatu kebangsaan semu yang lebih mementingkan hal emosional daripada realita nasib rakyat. Indonesia Jaya, Indonesia Bangkit, Indonesia Raya, Bangsa yang Besar, tapi para petinggi negaranya korupsi dan banyak rakyatnya masih miskin, lapar, dan putus atau tidak sekolah. Kontras dalam pemberitaan MetroTV kemarin, karena seiring dengan berita persiapan perhelatan akbar itu diberitakan pula bayi gizi buruk di Makassar.

Oh Indonesia, Quo Vadis ? (arti: mau kemana engkau (bhs. latin)?)

*******
Marah berarti sayang, kritik pedas berarti peduli. Bangun dan bangkitlah bangsaku, jangan hanya bangkit di mimpi.


baca berita di lintas berita

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 21, 2008 in Sosial

 

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: