RSS

BBM Naik: Dilema Janji Politik dan Serangan Politik

24 Mei

23 Mei 2008. Harga BBM Akhirnya Diumumkan Naik! Yaaa…. akhirnya mahal juga nih dan demonstrasi dan kerusuhan sporadis terus mewarnai ibukota dan kota-kota besar lainnya. Jakarta pun ditetapkan berada dalam Siaga 1 oleh aparat.

Sejumlah reaksi sudah bermunculan sejak isu kenaikan harga BBM masih menjadi wacana. Beberapa jam sebelum BBM naik Presiden SBY sempat menghimbau agar para elit politik tidak memperkeruh suasana dan memberikan tawaran solusi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa elit politik benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menjatuhkan SBY. Yang paling nyata mungkin adalah pernyataan Wiranto yang membenturkan keputusan kenaikan harga BBM ini dengan Janji Politik SBY bahwa tidak akan menaikkan harga BBM.

Pernyataan Wiranto ini bak memelintir SBY. Betapa tidak? Bila kita tinjau secara logika, ketika Janji Politik diucapkan tahun lalu, tidak seorangpun yang memprediksi bahwa lonjakan harga minyak dunia bisa lebih dari yang dianggarkan APBN sebesar $95/barrel. Nilai rata-rata minyak dunia kini mencapai $120/barrel dan bahkan pernah menembus level $135/barrel. APBN tertekan berat karena biaya subsidi membengkak hingga sedikitnya Rp 120 triliun! Pemerintah memang harus melakukan sesuatu.

Saat kejadian buruk menimpa, mudah sekali kita secara ‘pokrol bambu’ alias asal bunyi mengait-ngaitkan dengan ‘janji’ yang dahulu diucapkan. Dahulu, meski APBN masih mensubsidi minyak kepada rakyat tetapi bebannya masih dalam toleransi. Ketika krisis terjadi diluar prediksi, tidak ada lagi yang dapat mengikat sebuah janji karena segala terjadi diluar kontrol manusia.

Taktik politik yang dilakukan Wiranto memang berkesan pokrol bambu dan tidak berwawasan. Suatu hal yang disayangkan, karena dengan langkah ini justru Wiranto tidak akan mendapat simpati dari kaum intelektual. Langkah Wiranto menjegal ini berdasarkan skenario ‘membela wong cilik’.

Masih ada beberapa lawan politik yang melakukan langkah yang sama. Kendatipun demikian bukan berarti SBY ‘bebas’ dari kesalahan. Kesalahan terutama dari SBY adalah tidak mendengarkan dengan seksama dan saya nilai kurang mengkaji dampak-dampak yang telah diperingatkan oleh para pengamat politik. Kita tentu tahu bahwa banyak perbincangan dengan berbagai topik di televisi jauh sebelum BBM naik. Beberapa isu yang mencuat muncul ada yang sekedar bernuansa politik – seperti Wiranto ini, tetapi sebetulnya banyak isu-isu yang menyiratkan saran yang positif. Pernah ada saran untuk mengurangi subsidi di bidang non strategis yang lain. Pernah ada saran untuk mengurangi subsidi bank. Mantan Menkeu juga pernah mengungkapkan bahwa penghematan dari pengurangan subsidi bank jauh lebih besar daripada penghematan yang dicapai dengan menaikkan harga BBM.

Toh, akhirnya, entah mengapa pemerintah lebih suka melakukan opsi ini. Skenario lain seolah tidak pernah ada. Debat publik dan interpelasi juga belum pernah dilakukan. Rakyat bertanya-tanya, apakah memang tidak ada cara lain sementara banyak wacana skenario lain yang dipaparkan pihak-pihak yang berkompeten menghiasi surat kabar. Kebijakan Presiden yang dinilai tidak terbuka dan terlalu terburu-buru ini mengundang banyak pertanyaan besar dan kekecewaan publik. Masyarakat yang sederhana kecewa karena beban ekonominya makin berat, masyarakat cendekiawan dan kelompok yang melek demokrasi kecewa karena proses pengambilan keputusan yang dinilai sepihak dan berat sebelah. Mengapa saran-saran kemarin seolah ‘dicuekin’ saja? Muncul kecurigaan bahwa langkah yang diambil sarat dengan kepentingan suatu pihak saja. Suatu pihak yang menguntungkan pemerintah tetapi justru menjadi langkah yang paling tidak populer bagi SBY. Toh, who wants to rule forever?

Lebih parah lagi SBY melengkapi kesalahannya dengan kebijakan BLT yang data para penerimanya yang sudah invalid (tahun 2005). Konsep BLT sendiri dituding hanya sebagai lips service pemerintah, karena meski diberikan langsung dan tunai tetapi rasio antara beban dan santunan jelas ibarat semut dan gajah. Beban yang muncul akibat kenaikan harga BBM akan berimbas pada sembako dan semua kebutuhan sehari-hari yang lain, sementara nilai bantuan yang diterima tidak sepadan.

Memahkotai segalanya, BLT dinilai sebagai ‘memberikan ikan, bukan kail’. BLT bukanlah solusi kemiskinan. BLT bukanlah solusi atas himpitan ekonomi bagi rakyat kecil. BLT adalah suatu kedok yang dapat diharapkan mengurangi protes masyarakat atas keputusan kenaikan BBM. BLT adalah suatu upaya pembodohan masyarakat – yang mestinya sudah basi karena masyarakat sekarang sudah jauh lebih pintar daripada era Orde Lama maupun Orde Baru.

Saya sendiri menilai sekarang SBY sedang menuai apa yang sudah dia tabur. SBY dalam kesulitan besar sekarang, karena bukan hanya lawan politik tetapi rakyat juga sudah beralih simpati darinya. Kita harapkan SBY dapat melakukan langkah yang jauh lebih realistis untuk mengembalikan kestabilan politik dan ekonomi daripada sekedar utopia BLT.


baca berita di lintas berita

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 24, 2008 in Uncategorized

 

Tag: , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: