RSS

Kearifan Lokal Bali Menentang UU Anti Pornografi

18 Sep

Kemarin sejumlah elemen masyarakat Bali berunjuk rasa di Renon menentang UU Anti Pornografi. Masyarakat Bali secara konsisten terus beraksi melawan ide UU ini sejak pertama kali diwacanakan.

Masyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Dalam syariat Islam, ketelanjangan dan seks dianggap tabu dalam batasan tertentu. Oleh karena itulah beberapa golongan merumuskan UU Anti Pornografi dalam rangka memberantas kemaksiatan, menutup celah godaan nafsu seksual yang pada akhirnya memberikan tatanan masyarakat yang lebih baik dalam cara pandang Islam.

Terhitung kemarin, sedikitnya ada 3 daerah yang menentang UU ini, yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Papua. Kalau Anda mendengar Penentang UU ini, mungkin Anda akan langsung mengasosiasikannya dengan Bali atau suku Asmat. Ya, tidak salah, saya paham dengan apa yang Anda pikirkan.

Kearifan Lokal, Budaya yang Berbeda

Penentangan UU Anti Pornografi hendaknya tidak ditinjau dari sisi Teologi menurut Islam semata, tetapi juga menghargai teologi dan kultur budaya yang berbeda. Ini sangat penting untuk menjaga semangat nasionalisme yang merupakan landasan bangsa ini. Bahwa semua suku, agama, ras, dan antargolongan mendapatkan pengakuan (acknowledgement) yang sama.

Penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu. Di dalam ajaran Hindu, seks dan kelamin bukanlah hal yang tabu dan najis. Hindu mensakralkan simbol lingga dan yoni (simbol kelamin pria dan wanita) sebagai salah satu bentuk manifestasi ilahi dengan segala Maha Kuasa-Nya dan Maha Cara-Nya untuk mengatur kehidupan. Lingga dan yoni adalah mekanisme kehidupan. Bahwa Tuhan telah memikirkan bagaimana cara segala makhluk hidup di dunia untuk berkembang biak dengan sendirinya. Lingga dan yoni, berikut sistem reproduksi makhluk hidup termasuk manusia adalah hasil karya dan Kebijaksanaan Tuhan Yang Maha Esa. Bukan barang yang najis, melainkan suci.

Hindu, melalui Trihita Karana, mengutamakan kelarasan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ketiga elemen ini sama besar dan utama secara seimbang, sehingga tidak ada elemen yang lebih besar daripada yang lain. Ketidakseimbangan ketiga elemen ini akan membawa ketidakseimbangan sistem kehidupan dan mengundang malapetaka bagi manusia.

Berangkat dari pemahaman bahwa tubuh dan sistem reproduksi (khususnya manusia) adalah ciptaan Tuhan dan sakral, tubuh manusia adalah sarana umat Hindu untuk menghormati ciptaan Tuhan, menghargai sesama, dan mengenal alam secara batiniah. Di dalam Hindu, untuk mencapai kesempurnaan batiniah, manusia harus melampaui nafsu batiniah itu sendiri, termasuk dalam memahami seksualitas dan menguasai dorongan nafsunya.

Bingung ya? Sekedar ilustrasi, mari kita bandingkan dengan kebutuhan makhluk hidup yang paling primitif, yaitu makanan. Perilaku makhluk hidup bertingkat-tingkat, mulai dari primitif hingga yang disebut ‘beradab’. Hewan buas, misalnya, sedikit saja merasa lapar akan melakukan segala cara untuk mendapatkan makanan. Bila terdapat satu sumber makanan, hewan akan berebut makanan hingga membunuh sesamanya, bila perlu.

Manusia, yang lebih beradab, mampu menahan lapar. Umumnya manusia mengatur ‘jadwal makan’nya menjadi dua atau tiga kali sehari. Dalam hal berpuasa, manusia bahkan mampu mendisiplinkan diri untuk tidak makan hingga satu hari meskipun di depannya ada makanan.

Keberhasilan mengontrol perilaku dan godaan puasa makan adalah inti utama perbedaan manusia dan hewan. Kemenangan mencapai kesempurnaan batin (dari sisi makanan) diperoleh bukan dari ‘menyingkirkan makanan’ dan menyatakannya najis, tetapi diperolehnya dari penguasaan diri terhadap dorongan nafsu untuk makan tadi.

Secara sama dengan analogi tadi, Hindu mengutamakan pada penguasaan diri atas dorongan seksual untuk mencapai kemenangan kesempurnaan batiniah dari aspek seksualitas, bukan dengan mengenyahkan segala manifestasi tubuh dan seksualitas. Pendapat ini bukanlah hal yang teoritis dan absurd karena pada bukti statistik menunjukkan bahwa angka tindakan kriminalitas seksual (pemerkosaan) di Bali bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata diluar Bali.

Wacana Nasionalisme – Menghargai Kebudayaan Lain.

Perbedaan hendaknya tidak ditanggapi dengan cemooh, caci maki, atau
luapan kemarahan. Pendapat publik Bali harus ditanggapi dengan
bijaksana. Pendapat golongan hendaknya tidak distigmakan atas golongan
lain. Bagaimanapun juga, masyarakat Hindu Bali telah mencapai suatu
kearifan lokal.

Pemaksaan UU Anti Pornografi dengan alasan memberantas kemaksiatan dan penyakit masyarakat tidak bisa diterima bagi kalangan Bali dengan alasan-alasan di atas. Penerapan UU dengan alasan menegakkan ajaran agama justru membuat posisinya lebih lemah. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pemberlakuan UU atas seluruh bangsa Indonesia atas tendensi satu agama tertentu jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena bangsa Indonesia terdiri atas multi agama. Terlebih lagi, status mayoritas dalam multi agama di Indonesia bukanlah mayoritas mutlak.

Seseorang tidak bisa memaksakan apa yang dipercayainya kepada seseorang yang berbeda kepercayaannya. Inilah yang disebut dengan hak asasi yang paling hakiki. Dalam hak menganut kepercayaan tidak pernah dikenal istilah suara terbanyak. Ibaratnya, meskipun di suatu tempat dimana umat Muslim adalah kaum minoritas, memaksa mereka untuk sholat tidak menghadap Ka’Bah karena alasan yang disetujui kaum mayoritas adalah hal yang salah.

Penutup

Bagi sebagian kalangan di beberapa daerah, desakan disahkannya UU Anti Pornografi ini begitu kuat. Mengingat perbedaan cara pandang yang besar, akan jauh lebih bijaksana bila pihak-pihak yang memang menginginkan UU ini disahkan mulai memberlakukan pembatasan pada dirinya sendiri. Mungkin lebih baik nantinya bila di suatu propinsi terdapat pendapat mutlak diberlakukan Daerah Istimewa semacam Aceh.

Misalnya, bila Anda mendukung UU ini, mulailah dengan disiplin diri untuk tidak mencari majalah porno, browsing gambar-gambar porno di internet, dsb. Tidak perlu mengurusi orang lain, mulailah dari diri sendiri dulu. Tahan godaan sebagai bentuk disiplin diri mencapai kesempurnaan. Menghilangkan godaan bukanlah jalan keluar yang bijak, apalagi bila dengan ancaman dan kekerasan. Itu namanya anarki, jauh dari kesempurnaan. Bila seseorang mengutuki Bali sebagai tempat maksiat (sering sekali saya dengar umpatan ini), sebaiknya dia jangan berlibur ke Bali atau nonton siaran tentang Bali (sambil nungguin kapan suasana pantainya ditayangkan). Kalau ditayangkan, maka berkomentarlah dia, “Lho itu lho, .. wah wah, bule-bule pada telanjang, … maksiat itu”, …tapi ditontonnya lekat-lekat dan dalam hatinya berkata “trus ada lagi yang lain nggak”

Omong-omong, saya sering lihat di televisi sidang dewan membahas RUU ini. Ada orang-orang dari partai tertentu yang keukeuh sekali memperjuangkan disahkannya RUU ini. Tapi toh, mereka memilih Bali sebagai lokasi rakernas. Habis rakernas, tentu pelesiran barang sehari dua hari. Kemana? Ya ke laut aje … Memang, kalau perilakunya sendiri begitu, mending ke laut aje …

 
7 Komentar

Ditulis oleh pada September 18, 2008 in Uncategorized

 

7 responses to “Kearifan Lokal Bali Menentang UU Anti Pornografi

  1. Cassandros

    September 20, 2008 at 5:54 am

    Bang/mbak,
    sekali2 tolong dong dibahas kenapa pada saat umat hindu merayakan hari rayanya, umat islam di bali juga dilarang keluar rumah?

     
  2. m.noor

    September 21, 2008 at 11:37 am

    Soal merayakan hari raya umat islam bali boleh keluar kok. Kemarin pas nyepi jatuh hari jumat, kita boleh kok pergi ke mesjid jumatan. beberapa tahun lalu istri sakit juga boleh ke rumah sakit sanglah.

     
  3. suaranurani

    September 21, 2008 at 12:07 pm

    Siapa bertamu, tuan rumah harus dihargai. Sebagai tamu, kebiasaan tuan rumah harus dihormati (apalagi ini soal agama bung). Secara sama, wanita Bali Hindu yang datang ke Serambi Makkah (Aceh) diwajibkan menutup aurat (memakai jilbab). Konteks ini bukan pemaksaan, karena kearifan lokal Aceh yang berlandaskan Islam. Wanita dalam contoh ini datang ke tanah asing sebagai tamu.

    Tetapi jangan sekali-kali konteks ini dimasukkan dalam wacana “apakah minoritas Hindu Bali dalam konteks Indonesia Raya merupakan tamu, sehingga harus mengikuti kebudayaan mayoritas (Islam)?” Sejarah penduduk Bali menghuni pulau Bali sama tuanya dengan sejarah bangsa lain di Indonesia di tanahnya masing-masing. Tua bersama, dijajah bersama, merdeka bersama. Kerajaan Hindu justru masuk lebih dahulu dari Kerajaan Islam (Demak). Oleh karena itu Bali tidak dapat dikatakan sebagai “tamu” bangsa Indonesia yang kini mayoritas Muslim.

    Saya bukan orang Hindu, tetapi saya dari dulu mengusulkan agar Bali dijadikan Daerah Istimewa, seperti halnya Jogjakarta dan Aceh, yang memiliki kearifan lokal sendiri yang unik dan berbeda bagi bangsa lain di Indonesia secara keseluruhan. Hal ini akan membuat keutuhan bangsa tetap terjaga tanpa intervensi dari pengaruh lain yang bisa bersinggungan dengan budaya leluhur.

     
  4. jack

    November 5, 2008 at 7:26 am

    hah, saya heran dengan negara ini, pakai baju saja diatur. kayak anak2 saja.

     
  5. Agoes Darmalaksana

    Maret 17, 2013 at 12:36 pm

    Ajaran Islam memang sangat mengutamakan pencegahan terjadinya perilaku seks yang tidak benar dan pornografi yang salah

     
  6. Agoes Darmalaksana

    Maret 17, 2013 at 12:40 pm

    Pengaturan tentang pornografi di dalam Islam, menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung kehormatan wanita yang tidak menilai wanita dari bentuk tubuhnya

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: