RSS

Mengganti Falsafah Negara Indonesia

16 Okt

Orang tua, seyogyanya dihormati. Setidaknya demikianlah warisan budaya Indonesia. Dihormati, karena layaknya yang lebih dahulu lahir berarti lebih banyak belajar. Lebih bijaksana.

Mungkin paragraf saya benar bila tahun Masehi ini mundur 1000 tahun kebelakang. Tahun dimana nyaris seluruh bangsa ini goblok dan mungkin hanya satu dari sepuluh ribu penduduk yang pintar. Tapi ini abad 21, pendidikan berkembang sedemikian pesat sehingga orang tua pun, bila berhenti meningkatkan kualitas wawasan, akan tertinggal. Sehingga, penghormatan kepada orang yang lebih tua hanya berhenti kepada masalah usia, bukan kebijaksanaan. Suatu alasan yang tidak relevan untuk dihormati.

Menarik mencermati debat Partai Bulan Bintang di TVOne 16 Oktober 2008. Di acara itu ditayangkan bahwa Partai Bulan Bintang berniat memperjuangkan Syariat Islam sebagai falsafah negara Indonesia. Ketika ditentang, juru bicara mengatakan “Dalam demokrasi Anda kan harus menghargai pendapat orang lain. Kami dari Bulan Bintang berpendapat begini…” dan “… kalau Partai Kristen mau bikin syariat Kristen silakan diperjuangkan …”

————-

Saya menyaksikan acara itu dengan perasaan muak. Si tua ini tampaknya tidak belajar apapun sepanjang kehidupannya, alias hanya nungguin waktu mati saja.

Demokrasi, merupakan kebebasan hak dalam berpendapat, tetapi demokrasi dilakukan dengan batas koridor tertentu. Demokrasi bukannya kebebasan yang kebablasan, seperti yang sering terjadi di negara kita. Demokrasi memiliki batas hukum, batas norma, batas etika, dan batas hak dengan orang lain yang hidup di sekitar kita.

Demokrasi bukan berarti saya boleh jadi Lurah karena saya mau semata. Demokrasi bukan berarti saya boleh serobot tanah milik orang di sebelah rumah saya. Demokrasi bukan berarti saya harus mengutuki orang yang tidak seagama dengan saya, atau memaksakan agama saya pada orang lain karena saya bilang agama saya paling benar. Demokrasi bukan berarti “Lho menurut gue gitu kok, demokrasi dong, hormati saya dong, ….lu mau ape?”

Kalau Partai Bulan Bintang mengajukan Syariat Islam, lalu saya mengajukan Partai Komunis, pasti saya akan ditangkap beramai-ramai oleh pihak berwenang. Pantaskah saya membela diri dengan alasan demokrasi?

Dalam konteks bernegara, mengganti falsafah negara adalah salah satu batas demokrasi yang tidak boleh dilanggar. Mengganti falsafah negara berdampak sangat luas. Jauh lebih luas dari yang mungkin dibayangkan si tua tadi. Pikirannya hanya terkotak kepada pendapatnya saja, yang menurutnya baik. Aspek lain sudah diluar pemikirannya. Negara Indonesia bisa terpecah menjadi berbagian-bagian.

Tidak ada satupun syariat boleh menggantikan Pancasila. Bukan syariat Islam, bukan syariat Kristen, atau syariat lain yang tidak mewakili seluruh elemen bangsa. Tidak ada satupun elemen bangsa yang boleh mengklaim bahwa dirinya lebih super dibandingkan elemen lain. Tidak ada pula elemen bangsa yang ingin direndahkan dengan produk Undang Undang yang subyektif yang tidak mewakilinya.

Kalau tidak seorangpun boleh mengganti negara dengan Komunis maka tidak seorangpun pula boleh mengganti Pancasila dengan Syariat Islam. Para pendiri bangsa sudah memikirkan masak-masak untuk menghilangkan 7 kata dalam piagam Jakarta. Itu proses pertimbangan yang bijaksana dan matang. Tidak untuk diacak-acak secara tidak bijaksana oleh generasi sekarang.

Demokrasi boleh jalan terus, tetapi mengganti Falsafah negara harus dikategorikan sebagai tindakan makar.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 16, 2008 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: